Kabupaten Kesultanan Wisata Seni Budaya Festival Erau Agenda Dokumen
       
Arsip Berita Gallery Download Direktori Data Forum Buku Tamu
RSUD A.M. Parikesit
Agenda/Events
Cerita Pendek

Akan Ku Tunggu
Oleh: Rhony Samlan

Beberapa menit lagi kapal fery akan segera berangkat. Akan tetapi mataku masih saja kesana kemari untuk mencari sesuatu. Atau lebih tepatnya seseorang. Biasanya setiap saat aku selalu berjumpa dengannya di kapal ini atau kapal satunya. Mengantri atau sudah berada di ...

Ingat, Dokumen Kependudukan Yang Ada TTE Tak Perlu Dilegalisir

Kepala Disdukcapil Kukar M Iryanto menunjukkan QR Code pada Kartu Keluarga yang bisa dipindai untuk memastikan keabsahan dokumen kependudukanKepala Disdukcapil Kukar M Iryanto menunjukkan QR Code pada Kartu Keluarga yang bisa dipindai untuk memastikan keabsahan dokumen kependudukan
Grafis: Agri


KutaiKartanegara.com - 03/07/2020 07:54 WITA
Masyarakat tak perlu lagi melakukan permintaan legalisir terhadap fotokopi KTP-el dan dokumen kependudukan yang telah memiliki tanda tangan elektronik (TTE) atau QR Code.


Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Kartanegara (Kukar) Muhammad Iryanto, layanan legalisir hanya diberikan untuk dokumen kependudukan lama yang masih menggunakan tanda tangan basah.


"Ini berlaku di seluruh Indonesia, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, KTP-el dan semua dokumen kependudukan yang memiliki TTE atau QR Code tidak perlu lagi dilegalisir," tegasnya.


Terkait hal tersebut, lanjut Iryanto, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran ke seluruh instansi vertikal, OPD di lingkungan Pemkab Kukar dari tingkat Kabupaten hingga desa/kelurahan, lembaga pendidikan, lembaga perbankan hingga lembaga pembiayaan, agar dapat memahami tentang pelayanan administrasi kependudukan saat ini.


"Mengingat pemberlakuan ini bersifat nasional dan agar pelayanan publik dapat berjalan efektif dan efisien, kami minta semua pihak dapat meninjau ulang persyaratan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan ini agar menyesuaikan dengan hirarki tata urutan perundang-undangan, serta menyampaikan secara berjenjang pada unit kerja dibawahnya ataupun menyampaikan informasi ini kepada atasannya," harapnya.


Kepala Disdukcapil Kukar pun menyarankan kepada lembaga/institusi agar menyiapkan alat pembaca KTP-el card reader jika ingin mengetahul keabsahan KTP-el. Caranya hanya dengan memindai sidik jari si pemegang KTP-el.


"Kalau untuk mengetahui keaslian dokumen kependudukan yang sudah ditandatangani secara digital, pihak lembaga pengguna bisa melakukan pemindaian terhadap TTE atau QR Code yang ada di dokumen tersebut. Aplikasinya bisa diunduh di Google Playstore," jelasnya.


Iryanto juga menginformasikan bahwa terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020, seluruh dokumen kependudukan, kecuali KTP-el dan KIA (Kartu Identitas Anak), dicetak hanya dengan menggunakan kertas HVS putih 80 gram ukuran A4 tanpa bingkai/hiasan seperti dokumen kependudukan pada umumnya dan tidak menggunakan security printing.


"Jadi ini sangat membantu atau memudahkan masyarakat. Tidak ada lagi alasan Kartu Keluarga hilang atau tercecer, karena mereka bisa mencetak sendiri berkas Kartu Keluarga yang tersimpan secara digital di e-mail," imbuhnya.


Bagi perangkat daerah/instansi atau lembaga pengguna yang mensyaratkan batas minimal waktu berdomisili penduduk, lanjutnya, diharapkan dapat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat pencetakan Kartu Keluarga kini dapat dilakukan setiap saat sepanjang ada peristiwa kependudukan dan perubahan elemen data penduduk tersebut.


Dan bagi perangkat daerah/instansi atau lembaga pengguna yang akan memanfaatkan data kependudukan untuk kepentingan layanan publik juga bisa mengakses data kependudukan dengan terlebih dahulu melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Disdukcapil Kukar. "Kecuali untuk institusi yang sudah menjali kerja sama dengan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri," katanya lagi.


Bagaimana jika ditemukan adanya perbedaan data antara yang tertera di Dokumen Kependudukan dengan yang ada di database kependudukan? Menurut Iryanto, maka yang harus digunakan adalah data penduduk yang ada pada database Disdukcapil. Dan dengan azas cantrarius actus, lanjutnya, Kepala Disdukcapil Kukar dapat membatalkan dokumen kependudukan tersebut. (win)

 
Pasang Iklan
Pasang Iklan
Username
Password  
Info Odah Etam
Politik & Peristiwa   Pemerintahan   Ekonomi & Bisnis   Hukum & Kriminal
Lagi, Ada 2 ASN Pemkab Kukar Dinyatakan Positif COVID-19
Kepala Dinkes Kukar: Ada Beberapa ASN Terjangkit Virus Corona
 
Bekerja Dari Rumah Bagi Pegawai Pemkab Kukar Kembali Diperpanjang Hingga 29 Mei
Bupati Edi Damansyah Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2019 Kepada DPRD Kukar
 
Berlaku Hingga 31 Juli 2020, Bayar Pajak Kendaraan Diberi Keringanan dan Bebas Denda/Bunga
Tak Terdampak Pandemi COVID-19, PHM Tetap Jaga Produksi Migas Blok Mahakam
 
Duh, 3 Dari 4 Pelaku Percobaan Perampokan Toko Emas Ternyata Masih Pelajar SLTA
Beraksi di 30 TKP se-Kaltim, Sindikat Spesialis Tower Seluler Dibekuk Polres Kukar
             
Hiburan   Olahraga   Seni Budaya   Pendidikan
Tenggarong Kutai Carnival 2019 Angkat Tema Mandau, Tandok Payau dan Lai
Digelar Selama Sepekan, Festival Kota Raja 2019 Suguhkan Aneka Atraksi
 
Pantau Langsung Kondisi Pemain, Mitra Kukar Gelar Latihan Virtual
Dukung Tenaga Kesehatan Hadapi COVID-19, Mitra Kukar Berikan Bantuan 200 APD dan 2000 Masker
 
Meriah, Pembukaan TIFAF 2019 di Stadion Rondong Demang
Karnaval Seni Internasional Awali TIFAF 2019
 
Tahun Pelajaran Baru Mulai 13 Juli 2020, Pelajar di Kukar Tetap Belajar Dari Rumah
Pemkab Kukar Gratiskan Rapid Test Bagi Santri/Pelajar/Mahasiswa, Ini Syaratnya
Arsip Berita Berdasarkan Tahun :  
Arsip Berita Berdasarkan Kategori :  
             
Kabupaten
Kecamatan
Kesultanan
Festival Erau
Seni Budaya
Kesah Loco
Cerita Pendek
Wisata
Direktori
KutaiKartanegara.com