Peringatan Hari Pendidikan Nasional, HMI Tenggarong Gelar Aksi Damai

Suasana aksi unjuk rasa kader HMI Cabang Tenggarong di teras depan gedung DPRD Kukar, Tenggarong, Senin (02/05) siang
Photo: Agri

Ketua DPRD Kukar Salehuddin SSos SFil menandatangani rekomendasi yang disampaikan HMI Tenggarong Photo: Agri

KutaiKartanegara.com - 02/05/2016 23:55 WITA
Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada hari Senin (02/05) disambut kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tenggarong dengan menggelar aksi damai di Tenggarong.


Aksi damai memperingati Hardiknas ini awalnya digelar di bundaran Jembatan Aji Imbut. Setelah itu para pengunjukrasa melanjutkan aksinya di gedung DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) serta kantor Dinas Pendidikan Kukar.


Saat berada di DPRD Kukar, para pengunjukrasa sempat bersitegang dengan Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Isnaini, yang enggan menandatangani rekomendasi yang disodorkan HMI Tenggarong.


Isnaini beralasan bukan kapasitasnya sebagai Anggota DPRD untuk meneken rekomendasi tersebut. "Kami punya pimpinan yang berwenang untuk menandatangani. Kalau mau, nanti saya panggilkan dulu," ujarnya.


Setelah itu, Isnaini pun masuk ke gedung DPRD Kukar bersama perwakilan HMI Tenggarong untuk menemui Ketua DPRD Kukar Salehuddin SSos SFil yang sebenarnya akan memimpin rapat paripurna.


Tak berapa lama, Ketua DPRD Kukar Salehuddin menemui para pengunjukrasa. Ketua HMI Tenggarong Irvan Tamthawi kemudian menyampaikan tuntutan dan rekomendasi mereka untuk perbaikan pendidikan di Kukar.


Dari 13 poin rekomendasi dan tuntutan tersebut, beberapa diantaranya adalah menuntut kepada Pemerintah Daerah agar dalam menyusun kebijakan pendidikan harus berorientasi kepada peningkatan kualitas yang mampu bersaing di kancah nasional.


Kemudian kepada Penyelenggara Pendidikan agar tidak hanya terfokus pada pendidikan dasar dan menengah, tetapi sekaligus menyiapkan pendidikan lanjutan atau Perguruan Tinggi


"Selain itu, Pemerintah Daerah agar lebih memberikan perhatian serius kepada Perguruan Tinggi di Kukar. Pemerintah Daerah juga harus melakukan evaluasi tentang kebijakan program bantuan biaya pendidikan/beasiswa agar tepat sasaran dan sesuai peruntukannya," ujar Irvan.


HMI Tenggarong juga menuntut Pemerintah Daerah agar melakukan analisis dan pemetaan terhadap kondisi pendidikan di Kukar baik infrastruktur maupun suprastruktur, kemudian lebih terbuka dan memudahkan dalam akses keterbukaan informasi publik sesuai dengan UU KIP.


"Kemudian tingkatkan mutu pendidikan di Kukar, baik tenaga pengajar maupun hal lainnya secara merata antara kota dan desa. Distribusi tenaga pengajar secara merata agar tidak ada satu guru dengan mata pelajaran lebih dari satu," ujarnya.


Usai mendengarkan tuntutan HMI Tenggarong, Salehuddin pun menandatangani rekomendasi tersebut. Ketua DPRD Kukar memberikan apresiasi kepada kader HMI Tenggarong yang telah menyuarakan aspirasi untuk kemajuan dunia pendidikan di Kukar. (win)