Ketua PMII Kukar: Akhiri Polemik di DPRD Kukar
Ketua PMII Kukar Wahyudi meminta DPRD segera mengakhiri polemik seputar pemilihan Ketua DPRD
Photo: Agri
|
KutaiKartanegara.com - 05/11/2008 22:51 WITA
Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam (PMII) Kutai Kartanegara (Kukar) mengingatkan kepada DPRD Kukar untuk tidak lagi berpolemik. PMII Kukar menilai, masih banyak pekerjaan yang lebih penting dan memerlukan kerja cepat dari para wakil rakyat Kukar itu.
Menurut Ketua PMII Kukar, Wahyudi, seharusnya DPRD sudah punya langkah kongkrit dan rill, bagaimana evaluasi dan kontrol dari DPRD bisa berjalan dengan baik, bagaimana hari ini serapan anggaran bisa maksimal.
"Namun itu semua terlupakan oleh DPRD Kukar karena terlalu disibukkan dengan berbagai masalah internal DPRD yang tak kunjung usai. Lihat saja polemik pergantian Ketua DPRD Kukar yang terjadi hari ini, yang cenderung terlalu dipolitisir," cetusnya.
Ditambahkan Yudi, jika DPRD betul-betul ingin perbaikan, seharusnya perbaikan dilakukan secepatnya dan jangan ditunda-tunda. "Sehingga tidak terkesan hal ini hanya sebatas permainan belaka," kata Yudi menyikapi belum tuntasnya soal pemilihan Ketua DPRD Kukar.
"Kami menghimbau kepada rekan-rekan di DPRD untuk berhentilah berpolemik. Masih banyak tugas pokok yang terbengkalai menyangkut kondisi Kukar hari ini yang sedang dalam keadaan krisis kepemimpinan," imbuhnya.
Dan yang lebih utama, lanjutnya, DPRD harus segera melakukan evaluasi kinerja atau melaksanakan fungsi kontrol terhadap implementasi dari APBD 2008. "Karena APBD Kukar 2008 masih belum terserap sepenuhnya, dan mengingat sekarang ini sudah memasuki akhir tahun anggaran," katanya lagi.
"Kami juga melihat DPRD lambat dalam melaksanakan fungsi budgeting karena terlalu sibuk berebut 'kekuasaan'. DPRD sudah seharusnya menyelesaikan penyusunan RAPBD 2009, dan pada bulan Desember RAPBD 2009 semestinya sudah harus disahkan menjadi APBD 2009," ujar Wahyudi.
Beberapa hal pokok itu, tambah Yudi, semestinya menjadi prioritas utama dari DPRD Kukar. "Untuk itu sekali lagi kami menghimbau kepada DPRD kukar untuk kembali pada rel dan kembali pada fungsi DPRD itu sendiri sebaga lembaga legislasi," demikian kata Wahyudi. (win)
|
