Rahmat Santoso Teken Kontrak Politik Dengan PMII Kukar
Akan Perjuangkan Transparansi APBD
Ketua DPRD Kukar Rahmat Santoso saat menerima perwakilan PMII Kukar di ruang kerjanya
Photo: Wahidin Noor
|
KutaiKartanegara.com - 08/06/2007 20:02 WITA
Selain menghadapi aksi damai dari sejumlah aktivis HMI Tenggarong usai pengukuhan dirinya sebagai Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Rahmat Santoso juga menerima elemen mahasiswa lainnya yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kukar.
Pertemuan antara Rahmat Santoso dengan pengurus PMII Kukar ini dilakukan di ruang kerja Ketua DPRD Kukar yang berada di lantai 2 gedung Sekretariat DPRD Kukar, Kamis (07/06) siang.
Namun tidak semua pengurus dan kader PMII Kukar dapat bertatap muka dengan Rahmat Santoso. Pasalnya, ruang kerja Ketua DPRD Kukar saat itu tidak mencukupi untuk menampung semua pengurus PMII. Akhirnya, dialog hanya dilakukan antara Rahmat Santoso dengan Ketua PMII Kukar Junaidi dan sekretarisnya, Wahyudi.
Dalam pertemuan itu, PMII Kukar menyodorkan Kontrak Politik untuk dapat ditandatangani Rahmat Santoso. Setelah menyimak 5 butir isi Kontrak Politik tersebut, hanya 4 butir yang disetujui Ketua DPRD Kukar Rahmat Santoso.
Rahmat Santoso setuju dengan 4 butir Kontrak Politik yang diajukan PMII Kukar
Photo: Wahidin Noor | | |
Pertama, Ketua DPRD Kukar berjanji akan memperjuangkan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar tahun 2007 dan seterusnya dengan mengusulkan Perda Transparansi APBD.
Kedua, komitmen akan melaksanakan pembahasan APBD yang terbuka dan melibatkan semua pihak. Ketiga, komitmen akan meningkatkan pengawasan yang ketat terhadap kinerja eksekutif. Keempat, menindak tegas anggota dewan yang melakukan penyimpangan.
Sedang butir kelima yang ditolak Rahmat Santoso adalah menindak anggota dewan yang terindikasi menggunakan ijazah palsu. "Karena masalah ini merupakan wewenang dari KPUD untuk memverifikasi," ujarnya.
Sementara Ketua PMII Junaidi saat ditemui usai pertemuan tersebut mengatakan, selain mendukung kepemimpinan Ketua DPRD yang baru, pihaknya juga mengingatkan agar DPRD Kukar ke depan lebih mengoptimalkan perannya dalam usaha mensejahterakan masyarakat. "Karena mereka adalah pengemban amanah rakyat, bukan amanah golongan atau kelompok tertentu," demikian katanya. (win)
|
