Gubernur Lemhanas dan Peserta SSDN Kunjungi Kukar

Bupati Kukar H Syaukani HR (kiri) bersama Gubernur Lemhanas RI Prof Muladi di acara ramah tamah dan jamuan makan malam di Hotel Singgasana Tangga Arung, Tenggarong, Senin (17/07) malam Photo: Joe

KutaiKartanegara.com - 18/07/2006 18:33 WITA
Peserta Tim Studi Strategi Dalam Negeri (SSDN) Kursus Reguler Angkatan ke-39 Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Republik Indonesia (RI) melakukan kunjungan ke Kabupaten Kutai Kartanegara (kukar).

Kunjungan tim SSDN yang dipimpin langsung Gubernur Lemhanas Prof Dr Muladi SH ini diterima Bupati Kukar Prof Dr H Syaukani HR MM tadi malam (17/07) dalam acara ramah tamah dan jamuan makan malam bertempat di Mulawarman Ballroom Hotel Singgasana Tangga Arung, Tenggarong.

Hadir dalam acara ini diantaranya adalah Wabup Drs H Samsuri Aspar MM dan Sekkab Drs HM Husni Thamrin MM, Ketua DPRD H Bachtiar Effendi, pejabat Muspida, para kepala dinas/instansi lainnya.

Bupati Kukar Prof Dr H Syaukani HR MM menyambut hangat kedatangan Gubernur Lemhanas beserta rombongan. "Semoga kunjungan ini membawa berkah terutama masukan-masukan peserta SSDN Lemhanas bagi kemajuan pembangunan dan pemerintahan di Kukar," katanya.

Dalam kesempatan itu Bupati Kukar juga menjelaskan sekilas mengenai perkembangan pembangunan Kabupaten Kukar kepada para tamunya. Menurutnya, kemajuan Kukar saat ini berkat digulirkannya desentralisasi pemerintahan daerah melalui Otonomi.

Dikatakannya, awal diberlakukannya otda melalui UU No 22/1999 memberikan optimisme daerah dalam banyak hal termasuk membangun daerah.

Namun setelah direvisi menjadi UU No 32/2004, Pemkab termasuk Pemkot merasa pesimis dalam membangun daerah. Karena UU 32/2004, kewenangan daerah sedikit demi sedikit semakin dikurangi sehingga mengarah kembali kepada sentralisasi pemerintahan dimana pusat lebih banyak berperan. "Tampak akhir-akhir ini kewenangan pusat terhadap daerah semakin menguat," katanya.

Hal ini terlihat dari intervensi pemerintah pusat semakin besar dan lebih menentukan. "Buktinya Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang pengurus dan anggotanya para Bupati sekarang berubah menjadi Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (BKKSI) dimana Mendagri sebagai Ketua Dewan Kehormatan.

Menyinggung tentang pembangunan di Kukar Prof Syaukani yang juga mantan Ketua Apkasi itu menambahkan, pada saat ini Pemkab Kukar berkeinginan membangunan bandara. Tujuannya adalah agar mempermudah investor masuk ke daerah ini.

Namun pembangunan bandara ini terkendala oleh izin Menteri Perhubungan yang belum keluar. "Saya minta peserta SSDN Lemhanas mengkaji masalah izin ini, padahal pembangunan bandara ini dananya tidak menggunakan APBN dan APBD namun dari investor," jelasnya.

Sementara Gubernur Lemhanas Prof Muladi mengatakan, kunjungan peserta Lemhanas ke Kukar ini karena Kukar sangat menarik dan merupakan daerah termaju dan selalu menjadi sorotan di berbagai daerah di Indonesia.

Disamping itu, Kukar juga memiliki potensi daerah yang sangat besar dalam memberikan sumbangan kepada devisa negara.

Menyinggung desentralisasi pemerintahan melalui otda, menurut Muladi sangat tepat. Karena kelemahan sentarlisasi pemerintahan menghasilkan produk KKN di Indonesia. "Disamping itu, dengan otda rakyat semakin didekatkan dengan pengambil keputusan yang ada di daerah," ujarnya.

"Seharusnya tidak ada lagi Pemda menemui kesulitan dalam pembangunan seperti membangun bandara. Oleh karenanya saya sangat mendukung apabila bandara ada di Kukar," demikian katanya. (joe)