Diwarnai Demo, Syaukani Pertanggungjawabkan APBD 2005

Prof.Syaukani HR.MM saat membacakan LKPJ dihadapan anggota DPRD Photo: Yanda

KutaiKartanegara.com - 17/05/2006 20:22 WITA
Bupati Kutai Kartanegara Prof DR H Syaukani HR MM menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2005 dalam Rapat Paripurna II, tadi pagi di hadapan anggota DPRD yang dipimpin Ketuanya H Bahtiar Effendi, Tenggarong.

Penyampaian pertanggung jawaban ini ditandai penyerahan berkas LPJ oleh Prof Syaukani kepada Ketua DPRD H Bahtiar Effendi di saksikan para Pimpinan dan anggota DPRD, Muspida, Kepala Dinas/instansi serta sejumlah tokoh masyarakat Kukar lainnya.

Bupati Prof Syaukani dalam mempertanggung jawabankan APBD 2005 mengatakan, bahwa pada TA 2005 dari Rp 2,99 Trilyun target penerimaan daerah, realisasinya ternyata mencapai Rp 3,19 Trilyun lebih atau 106,41 % dari target.

Sedang untuk belanja dan pengeluaran lainnya kata Syaukani rinciannya adalah belanja tidak langsung sebesar Rp 938,15 Milyar dan belanja langsung sebesar Rp 1,83 Trilyun. Dibandingkan realisasi jumlah penerimaan TA 2005 itu maka terdapat saldo diakhir anggaran sebesar Rp 422,44 milyar lebih.

"Saldo ini merupakan sisa lebih anggaran yang secara administratif merupakan komponen penerimaan daerah yang dimasukkan kembali dalam APBD 2006," ujarnya.

Prof.Syaukani HR saat menyerahkan LKPJ Tahun 2005 kepada Ketua DPRD H. Bachtiar Effendi Photo: Yanda

Dikatakannya, pembangunan ekonomi secara makro di Kukar masih mengandalkan eksploitasi sumber daya alam (SDA). "Ini tergambar dari pembentukan Product Regional Domestic Bruto (PDRB) dimana peranan sektor pertambangan dan penggalian masih mendominasi struktur ekonomi daerah ini yakni sebesar 76,25 %," katanya.

Sementara PDRB di sektor pertanian dan lainnya menyumbang 10,45 % dan 13,30 %. Tingginya ketergantuan terhadap SDA perlu dikurangi antara lain melalui transformasi secara bertahap, terutama bagi sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui.

"Dari eksploitasi sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui, kepada pengembangan sumberdaya yang dapat diperbaharui, ditingkatkan dan dikembangkan di masa mendatang," katanya.

Mengurai kegiatan yang telah dilakukan selama TA 2005 menurut Syaukani, dibagi dalam tiga pilar pencapaian strategi pembangunan yang juga menjadi sasaran dari Program Gerbang Dayaku.

Pertama yaitu pemberdayaan Pemkab dan penegakkan supremasi hukum yang dilakukan dalam bentuk peningkatan disiplin, pemberian sanksi dan penghargaan bagi paratur dengan hasil 69 berkas pemeriksaan. "Dari jumlah itu tiga PNS diberhentikan dan 9 PNS dalam proses penyidikan," katanya.

Kedua, pemberdayaan segenap komponen ekonomi dengan kegiatan antara lain pengembangan pertanian tanaman pangan. Sedang terakhir atau ketiga adalah pemberdayaan masyarakat menuju mandiri sosial dan ekonomi. Hal ini dilakukan dalam bentuk pembangunan infrastruktur pedesaan dan pengembangan kepariwisataan daerah.

Massa dari LSM BOM, KOPI LMND saat demo didepan Gedung DPRD Kukar Photo: Yanda

Menyinggung pencanangan program 365 hari pertama menurut Syaukani demi menciptakan pemerintahan yang bersih, berprestasi dan berwibawa. "Ini merupakan kontrak politik saya sebagai pengemban amanah masyarakat," katanya.

Program 365 hari diperlukan demi memprioritaskan kegiatan yang sangat penting dan mendesak pada waktu satu tahun pertama. "Karena kita tidak dapat mengeksploitasi peluang dalam waktu singkat," demikian ujarnya.

Sementara di tengah penyampaian pertanggungjawaban Bupati Kukar di hadapan anggota Dewan, di luar gedung sidang utama DPRD Kukar massa dari tiga kelompok melakukan aksi unjuk rasa dengan berorasi dan membawa poster.

Ketiga kelompok massa itu adalah Komunitas Orang Pinggiran (KOPI), Liga Mahasiswa Nasional Demokrat (LMND) dan LSM Barisan Oposisi Murni (BOM) Kukar.

Ketiga massa ini sengaja menghadang Syaukani di luar pintu masuk gedung sidang utama DPRD untuk menyampaikan aspirasi yang intinya mempertanyakan komitmen Syaukani dalam pemberantasan KKN. (Joe/Nop)