Sidang Penetapan APBD Kukar Diwarnai Demo Mahasiswa

Mahasiswa Unikarta ketika berorasi dalam aksi damainya di depan Ruang Sidang Utama DPRD Kukar Photo: Agri

KutaiKartanegara.com - 27/04/2006 01:22 WITA
Sidang Paripurna IX Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Rabu (26/04) siang kemarin diwarnai aksi unjuk rasa oleh puluhan mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Tenggarong yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Unikarta.

Beberapa aktivis mahasiswa secara bergantian melakukan orasi di depan Ruang Sidang Utama gedung DPRD Kukar ketika sidang masih berlangsung dengan mata acara penyampaian Kata Akhir dari Fraksi-Fraksi terhadap RAPBD Kukar 2006 dan Penetapan RAPBD menjadi APBD Kukar.

Begitu beberapa anggota dewan meninggalkan Ruang Sidang Utama, mahasiswa sambil terus berorasi membagi-bagikan selebaran yang berisi pernyataan sikap dan tuntutan mereka.

Tak terkecuali Plt Sekkab Kukar Drs HM Husni Thamrin MM yang hadir mewakili Bupati H Syaukani HR dan Ketua DPRD H Bachtiar Effendi. Keduanya secara bergantian dihadang untuk memberikan komentar atas tuntutan mahasiswa.

Plt Sekkab Kukar HM Husni Thamrin saat menanggapi tuntutan mahasiswa Photo: Agri

Ada empat butir tuntutan dalam pernyataan sikap mahasiswa tersebut, yakni meminta segera melakukan transparansi publik mengenai utang Pemkab Kukar dan RAPBD/APBD 2006.

Kemudian melakukan skala prioritas APBD 2006 untuk pendidikan dan kesehatan bagi rakyat miskin masing-masing 20%. Ketiga, melakukan pengawasan dan upaya cegah dini terhadap KKN bersama LSM, mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Dan terakhir melakukan dialog publik terutama terhadap program prioritas Pemkab Kukar.

Menurut Presiden BEM FISIP Unikarta Fatahuddin, komitmen Pemkab termasuk DPRD Kukar yang ingin menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih belum sepenuhnya direalisasikan dengan baik. "Untuk itulah kami peduli dengan APBD bersih dan transparan," katanya.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Sekkab Kukar HM Husni Thamrin menyampaikan terima kasih atas kepedulian dan sikap kritis mahasiswa terhadap pelaksanaan pemerintahan di Kukar. Menurutnya, Pemkab Kukar bersikap terbuka dan siap dikoreksi sesuai prosedur yang berlaku.

Ketua DPRD Kukar H Bachtiar Effendi pun turut dimintai komentarnya oleh pengunjukrasa Photo: Agri

Menyinggung keterlibatan mahasiswa dan LSM bersama komponen masyarakat lainnya dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan dan pembangunan, menurutnya, Pemkab Kukar sangat mendukung upaya tersebut.

Dikatakan Husni Thamrin, sarananya sudah disediakan Pemkab yaitu melalui kotak pengaduan atau Kotak Merah yang telah tersedia di berbagai dinas/instansi serta kantor kecamatan se-Kukar. "Silakan laporkan kejanggalan yang ditemui melalui kotak merah," katanya.

Sementara Ketua DPRD H Bachtiar Effendi ketika menanggapi belum direalisasikannya anggaran pendidikan sebesar 20% mengatakan, anggaran pendidikan itu bukan saja dalam bentuk biaya sekolah dan insentif guru tapi juga terdedia pada pos-pos lain seperti infrastruktur pendidikan dan bantuan sosial.

"Jadi jangan terpaku pada pos biaya sekolah dan pos insentif tenaga pendidik yang ada pada Dinas Pendidikan saja, tetapi juga pada pos-pos lain di bidang infrastruktur maupun bantuan sosial," tandasnya. (win/joe)