Ketua BPD Loa Janan Ulu Pimpin DPW Abpedsi Kaltim
Ketua Umum DPW Abpedsi Kaltim Soetedjo yang juga Ketua BPD Desa Loa Janan Ulu
Photo: Agri
|
KutaiKartanegara.com - 22/03/2006 10:34 WITA
Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Soetedjo, secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum DPW Abpedsi (Asosiasi Badan Perwakilan Desa Seluruh Indonesia) Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 2006-2011.
Soetedjo terpilih melalui Musyawarah Wilayah (Muswil) I Abpedsi Katim yang berakhir Selasa (21/03) kemarin di Pendopo Wakil Bupati Kukar, Tenggarong.
Dengan terpilihnya Soetedjo maka semakin lengkap lah warga Kukar melakukan suksesi di lingkungan Abpedsi, dimana pada tahun 2004 silam Safi’i Abdullah yang merupakan Ketua BPD Desa Selerong, Kecamatan Sebulu, berhasil terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Abpedsi.
Pengukuhan kepengurusan organisasi para Ketua BPD se-Kaltim yang terhimpun dalam wadah DPW Abpedsi Kaltim ini dilakukan Sekkab Kukar Drs HM Husni Thamrin MM ditandai penandatanganan berita acara pelantikan dan sumpah jabatan.
Turut hadir menyaksikan acara ini adalah Sekjen DPP Abpedsi RM Soleh Soesetya WA, pejabat Muspida Kukar dan kepala dinas/instansi lainnya.
Kepemimpinan Soetedjo di Abpedsi Kaltim didampingi tiga Wakilnya yaitu Susnadi SE dari Kabupaten Berau, Hadi Sirwoko SH (Pasir) dan Yusuf (Kutai Barat). Sedang sebagai Sekretaris Umum Djamidin MA (Pasir) didampingi seorang Wakil Sekretaris yaitu Salim Anwar (Kukar).
Sementara posisi Bendahara dipercayakan kepada Ustadz Faidil Anwar dari Kukar didampingi seorang wakilnya yaitu Sukardi dari Berau. Kepengurusan ini juga dilengkapi 8 pengurus departemen di antaranya departemen Litbang, Sospol & Budaya, Inkom dan Kerjasama Antar Lembaga serta Departemen Otonomi Desa dan Pemerintahan Kabupaten.
Soetedjo ketika ditemui usai pelantikan mengatakan, ada 3 hal penting yang akan dilakukan untuk membawa Abpedsi Kaltim ke depan. Pertama menurutnya, akan melakukan fasilitasi dan mengakomodir sekaligus menjembatani aspirasi masyarakat desa dengan pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat. "Selama ini aspirasi dari desa itu terputus dan hanya nyantol di Kecamatan," ujarnya.
Kedua akan memperkuat dan konsisten memperjuangkan sistem pemerintahan daerah melalui konsep otonomi daerah (otda) yang luas dan bertanggungjawab. Karena menurutnya, otda yang diberikan pemerintah pusat saat ini masih setengah hati.
Sedang yang ketiga adalah mendukung hubungan baik dan interaksi positif antara pemerintah Kabupaten dengan Provinsi dan Pemkab bersama Pemprov dengan Pusat. Karena selama ini pihaknya melihat bahwa hubungan yang solid hanya terjadi antara Pemkab dan Pusat sedang antara Pemkab dengan Pemprov tampak terputus.
"Ke depan semua hubungan antar pemerintahan ini dapat berjalan dengan baik dan benar. Dari semua itu yang jelas kepercayaan ini adalah amanah yang cukup berat dan menantang dalam mengemban kepemimpinan ini," katanya.
Sementara Bupati Kukar Prof Dr H Syaukani HR MM dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekkab Kukar Husni Thamrin mengharapkan agar hasil Muswil I selama 2 hari ini segera disosialisasikan. Hal ini penting karena masyarakat akan tahu dimana posisi Abpedsi dalam mengemban tugasnya.
Menurut Bupati Kukar, keberadaan BPD di Kaltim belum sebagai mana yang diharapkan. Masih banyak ditemukan anggota BPD belum memahami betul tugas dan fungsinya. "Malahan ada pengurus BPD yang memposisikan dirinya sebagai oposisi dalam pemerintahan desa," katanya.
Kondisi ini, lanjutnya, tentu saja tidak sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa. Sehingga tidak mengherankan banyak desa yang kesulitan dalam membuat peraturan dan keputusan desa.
Untuk itu Bupati Kukar berharap agar Abpedsi lebih berperan aktif untuk membimbing dan meningkatkan mutu para anggotanya. Terutama bagi anggota yang berada jauh dari pusat pemerintahan, di pelosok dan pedalaman. (joe/win)
|
