Sambut Hardiknas, PMII dan KAMMI Gelar Aksi Damai

Sejumlah kader PMII dan KAMMI Kukar saat menggelar aksi damai dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional di kantor Dinas Pendidikan Kukar, Tenggarong, Selasa (02/05) pagi
Photo: Adji Rully AB

Sekretaris Disdik Kukar Hifsi G Fachrannas (kanan) saat memberikan penjelasan kepada para pengunjukrasa Photo: Adji Rully AB

KutaiKartanegara.com - 02/05/2017 21:57 WITA
Momen peringatan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada hari Selasa (02/05) disambut para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan Kukar untuk menggelar aksi unjuk rasa.


Puluhan mahasiswa yang merupakan gabungan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kutai Kartanegara (Kukar) ini menjadikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar sebagai sasaran aksi.


Dalam aksi damai tersebut, para mahasiswa menuntut kepada Pemkab Kukar untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di daerah ini, seperti Infrastruktur, fasilitas dan suprastruktur sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 5.


Selain itu, mahasiswa meminta kepada Pemkab Kukar untuk dapat memaksimalkan anggaran pendidikan sebesar 20% agar tepat sasaran pada sektor yang produktif.


Menanggapi aksi tersebut, Plt Kepala Disdikbud Kukar Hifsi G Fachrannas menyatakan menyambut baik apa yang telah dikritisi para mahasiswa tersebut. Namun Hifsi meminta kepada mahasiswa untuk tidak harus menunggu momen Hardiknas untuk menyampaikan kritikan terkait pelaksanaan pendidikan di Kukar.


"Kalau perlu setiap tiga bulan sekali secara rutin ke sini, dan tidak harus menunggu momen Hardiknas," ujarnya.


Terkait alokasi anggaran 20% untuk pendidikan, Hifsi menyampaikan jika pada tahun 2012 merupakan anggaran tertinggi dengan nilai Rp 1,4 triliun. Namun dari jumlah tersebut, Rp 1,1 triliun dialokasikan untuk belanja gaji guru karena 65% dari jumlah PNS Kukar adalah guru.


"Untuk sementara jumlah guru PNS di Kukar lebih dari 6000 orang dan guru Non PNS mencapai 3011 orang. Setelah dikoreksi, dan inilah yang memakan anggaran yang sangat luar biasa, dan hingga saat ini kami terus mengoreksi kemungkinan adanya guru yang sudah pensiun masih menerima gaji guru dan mendapatkan gaji double dengan swasta karena ada 4000an guru Non PNS di swasta tersebut," ungkap Hifsi.


Dengan kondisi keuangan daerah yang kini merosot, Hifsi mengingatkan isi undang-undang yang menyebutkan kemajuan pendidikan merupakan tugas kita bersama. "Peran Pemerintah, mahasiswa, orangtua, masyarakat, serta CSR harus didorong supaya bersama-sama bertanggung jawab atas pendidikan. Karena jika semua itu dibebankan ke pemerintah, maka biayanya mencapai lebih dari Rp 10 triliun. Sehingga yang kita lakukan saat ini masih tambal sulam," demikian kata Hifsi.


Usai menggelar aksi damai di halaman kantor Disdikbud Kukar, para pengunjukrasa kemudian bergerak menuju gedung DPRD Kukar untuk menyampaikan aspirasi yang sama. (rul)