KNPI Kukar Garap Pelatihan Pendidikan Politik Perempuan

Suasana Pelatihan Pendidikan Politik Perempuan di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong
Photo: Dok. KNPI Kukar

Pelatihan Pendidikan Politik Perempuan diikuti 25 orang peserta dari berbagai organisasi serta mahasiswi sejumlah perguruan tinggi Photo: Dok. KNPI Kukar

KutaiKartanegara.com - 10/10/2016 18:56 WITA
Minat kaum perempuan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk berkiprah di bidang politik boleh dibilang masih sangat sedikit. Hal ini dapat dilihat dari minimnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif maupun partai politik.


Guna mendorong minat perempuan untuk ikut berkiprah di bidang politik, DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kutai Kartanegara (Kukar) pekan lalu menggelar kegiatan Pelatihan Pendidikan Politik Perempuan.


Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari mulai 5-6 Oktober 2016 ini dibuka secara resmi oleh Ketua Ketua DPRD Kukar Salehuddin SSos SFil bertempat di Mulawarman Ballroon, Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong.


Dikatakan Ketua Panitia Pelaksana, Jurnati, pelatihan ini diikuti 25 orang peserta, terdiri dari mahasiswi hingga anggota atau pengurus sejumlah organisasi wanita yang ada di Kukar.


"Lewat pelatihan ini diharapkan akan muncul kader perempuan yang mampu berkiprah di bidang politik yang selama ini lebih didominasi oleh kaum pria. Kami ingin mendorong perempuan agar lebih aktif berpolitik, agar bisa membela hak-hak perempuan yang selama ini kerap terabaikan," katanya.


Senada dengan Jurnati, Wakil Ketua KNPI Kukar, Eko Harnanda, pelatihan pendidikan politik bagi perempuan ini merupakan bentuk tanggung jawab KNPI dalam mencetak generasi muda yang mampu berperan di segala bidang.


"Kami berharap pelatihan ini akan memberikan manfaat yang besar bagi kaum perempuan yang ingin terlibat dalam pembangunan di Kukar khususnya melalui bidang politik," harapnya.


Sementara Ketua DPRD Kukar, Salehuddin, saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, mempromosikan keterlibatan perempuan dalam ranah politik dan demokrasi harus menjadi suatu kebutuhan, sehingga mampu melahirkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik.


"Isu ini sangat krusial, mengingat proporsi penduduk Kukar sebagiannya atau sekitar 47,46 persen adalah perempuan. Sementara keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik masih rendah," ungkapnya.


Seharusnya, lanjut Saleh, dengan angka proporsi penduduk perempuan lebih dari 40 persen, maka sewajarnya keterwakilan perempuan baik di jabatan politik (legislatif) maupun jabatan publik (eksekutif) lebih dari 40 persen. Tetapi realitanya, di parlemen sendiri angka keterwakilan perempuan hanya 8,89 persen.


Demikian juga pada jabatan publik, keterwakilan perempuan masih dibawah 10 persen. "Dua faktor inilah yang menjadi penyebab mengapa Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kukar masih rendah dibandingkan kabupaten dan kota yang lain di Kalimantan Timur," demikian ujarnya. (win)