RAPBD Tahun Anggaran 2006 Dikritisi Tiga Fraksi DPRD

KutaiKartanegara.com - 05/01/2006 20:58 WITA
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2006 Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang diajukan eksekutif beberapa waktu lalu sebesar lebih dari Rp 2,797 Trilyun dikritisi tajam 3 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar.


Sorotan ketiga fraksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-2 DPRD Kukar yang dipimpin Ketuanya H Bachtiar Effendi tadi pagi di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kukar, Tenggarong.


Agenda Rapat Paripurna ke-2 ini selain menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap RAPBD 2006 juga tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Raperda tentang pelaksanaan PON XVII di Kukar.


Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Dedi Sudarya mengatakan, dalam pengajuan RAPBD eksekutif hendaknya menyertakan pula informasi posisi aktiva, utang dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.


Karena legislatif dan eksekutif telah menetapkan budgeting anggarannya, maka setiap perubahan, pengalihan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran harus pula mendapat persetujuan Dewan.


Sementara Fraksi PDI-P melalui Ir Marten Apuy menilai, penyampaian nota keuangan RAPBD 2006 oleh eksekutif sudah terlambat waktunya. Menurutnya, dalam Pasal 20 UU No 17/2005 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Pemda mengajukan RAPBD berikut penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada Dewan pada minggu I Oktober tahun sebelumnya.


Fraksi PDI-P dalam pandangannya juga mengkritisi jumlah penduduk miskin yang masih besar, ketimpangan pembangunan antar wilayah termasuk kualitas pelayanan publik yang masih rendah seperti kesehatan dan pendidikan.


Sedang Fraksi Amanat Keadilan Rakyat (AKR) yang dijurubicarai Syaiful Aduar SPd mengharapkan agar dinas/instansi serta pengguna APBD Kukar lainnya untuk menyusun program kerja dengan indikator dan target yang jelas. "Jangan ada lagi kesan sekedar menghabiskan anggaran," katanya.


Fraksi AKR lalu meminta eksekutif mampu mendistribusikan anggaran secara merata berdasarkan aspirasi dan skala prioritas wilayah. AKR juga mengingatkan agar pembangunan Bandara Kukar maupun sarana PON XVII di Kaltim tidaklah mengganggu anggaran pembangunan yang menjadi aspirasi dan kebutuhan mendasar rakyat. Demikian katanya.


Tampak hadir dipenyampaian Pandangan fraksi DPRD Kukar ini Wakil Bupati Drs H Samsuri Aspar MM, pejabat Muspikab Kukar, kepala dinas/instansi serta sejumlah tokoh pemuda dan masyarakat lainnya. (joe)