Bupati Rita Widyasari Sampaikan LKPJ 2012

Bupati Rita Widyasari menyerahkan secara simbolis LKPJ Bupati Kukar Tahun Anggaran 2012 kepada Wakil Ketua DPRD Kukar Baharudin Demu Photo: Yanda

KutaiKartanegara.com - 02/04/2013 23:25 WITA
Sidang Paripurna DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kukar Tahun Anggaran 2012 akhirnya dapat digelar di Tenggarong, Senin (01/04) malam. Meski tertunda, namun LKPJ Bupati Kukar tahun anggaran 2012 ini telah diserahkan ke DPRD Kukar pada 28 Maret lalu.


Dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kukar Baharudin Demu ini, Bupati Kukar Rita Widyasari menyampaikan langsung ringkasan LKPJ tahun anggaran 2012 yang menggambaran pelaksanaan dan realisasi APBD Kukar 2012, beserta capaian kinerja dari masing-masing urusan selama tahun 2012 lalu.


Menurut Bupati Kukar Rita Widyasari, penyampaian LKPJ yang merupakan amanat UU No 32/2004 tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan tanggungjawab amanah pemerintahan yang diembannya.


"Dalam perspektif amanah dan substansi kepemerintahan tersebut, penyampaian progress kinerja pemerintahan kepada DPRD, sekaligus merefleksikan akuntabilitas bersama antara kelembagaan pemerintah daerah dan DPRD," imbuhnya.


Lebih lanjut Rita mengungkapkan bahwa pembangunan ekonomi makro di Kukar pada tahun 2012 masih mengandalkan pada eksploitasi sumber daya alam. Hal ini tergambar dari total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan Migas mencapai Rp 129,26 triliun dan tanpa Migas sebesar Rp 62,9 trilyun.


"Laju pertumbuhan ekonomi dengan Migas 2,38% dan tanpa Migas 16,03%. Peranan sektor Pertambangan dan Penggalian sampai saat ini masih mendominasi struktur ekonomi yakni dengan Migas sebesar 83,65% dan tanpa Migas 66,4%. Sedangkan sektor Pertanian dengan Migas 6,53% dan tanpa Migas sebesar 13,42%. Adapun sisanya disumbangkan oleh sektor bangunan, sektor perdagangan, sektor hotel dan restoran, sektor industri pengolahan, sektor jasa, serta sektor lainnya," ujarnya.


Ditambahkan Bupati Kukar, pendapatan per kapita Kukar tahun 2012 dengan Migas sebesar Rp 171,03 juta dan jika tanpa Migas sebesar Rp 81,64 juta.


Kemudian jumlah penduduk Kukar tahun 2012 berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Dokumen Administrasi Kependudukan adalah sebanyak 845.058 jiwa, yang terdiri atas 449.246 laki-laki dan 395.812 perempuan.


Sedangkan jumlah Rumah Tangga Miskin tahun 2012 sebesar 14.427 KK. Jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 8.767 KK atau 37,8% dibanding tahun 2011 yang berjumlah 23.194 KK.


Dikatakan Rita, besaran APBD Kukar 2012 yang semula ditetapkan sebesar Rp 5,001 trilyun mengalami perubahan menjadi Rp 6,926 trilyun pada APBD-P 2012. "Nilai tersebut pada akhir tahun anggaran mencapai realisasi sebesar Rp 5,112 trilyun atau sebesar 73,81%," ungkapnya.


Pada APBD 2012 tersebut, lanjutnya, kebijakan pendapatan daerah lebih bertumpu kepada pendapatan transfer, khususnya Dana Perimbangan yang terealisasi sebesar Rp 5,172 trilyun. Kemudian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp 675,107 milyar.


"Sedangkan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang plafon anggarannya sebesar Rp 231,162 milyar, memberikan kontribusi yang realisasinya sebesar Rp 273,077 milyar atau mencapai sebesar 136,46% dari plafon anggaran PAD," jelasnya.


Dengan demikian, tambah Rita, pendapatan daerah yang sebelum perubahan pagu totalnya adalah sebesar Rp.4,234 trilyun, pada APBD-P berubah menjadi Rp 4,485 trilyun atau mencapai sebesar 105,29%.


"Untuk realisasi total pendapatan daerah tahun 2012 adalah sebesar Rp 6,120 trilyun dari total pagu pendapatan daerah sebesar Rp 4,485 trilyun. Dengan demikian terjadi pencapaian target melebihi dari pagu, yakni sebesar Rp 1,635 trilyun atau selisihnya sebesar 36,46% dari pagu," ujarnya lagi.


Sedangkan Belanja Daerah pada APBD 2012 sebesar Rp 4,927 trilyun mengalami perubahan pada APBD-P menjadi Rp 6,684 trilyun. "Sampai dengan akhir tahun 2012, total belanja yang terealisasi sebesar Rp 4,939 trilyun atau sebesar 73,9%," paparnya.


Menurut Rita, pihaknya menantikan hasil pembahasan LKPJ Bupati Kukar tahun anggaran 2012 oleh DPRD Kukar baik berupa rekomendasi, catatan strategis yang berisikan saran dan pandangan serta masukan yang konstruktif guna perbaikan atau peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.


"Harapan kami rekomendasi kinerja tersebut dapat segera diterima, sehingga akan turut berkontribusi terhadap upaya pembaharuan manajemen pemerintahan diberbagai aspek sebagai acuan guna penyusunan dokumen perancanaan pembangunan," demikian katanya.


Kegiatan sidang paripurna DPRD Kukar ini dihadiri pula oleh pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kukar, Sekkab Edi Damansyah, para Asisten, kepala dinas/instansi di lingkungan Pemkab Kukar, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi di Kukar. (win/nop)