PMII Kukar Tolak Kenaikan Harga BBM

Para aktivis PMII Kukar membentangkan spanduk di bundaran Jembatan Aji Imbut, Tenggarong Photo: Agri

KutaiKartanegara.com - 25/09/2005 00:37 WITA
Rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai 1 Oktober mendatang ditentang keras oleh mahasiswa di hampir seluruh wilayah tanah air. Tak terkecuali di ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Tenggarong. Puluhan aktivis mahasiswa dari Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kukar menggelar aksi unjukrasa menolak kenaikan harga BBM, Jumat (23/09) pagi.

Demonstran terlebih dahulu menggelar aksi di bundaran Jembatan Aji Imbut (eks Jembatan Bongkok-red) dengan melakukan orasi serta membagi-bagikan selebaran kepada para pengendara yang melintasi perempatan jalan tersebut.

Junaidi selaku Koordinator Lapangan aksi tersebut dalam orasinya mengatakan, PMII Kukar menolak keras kenaikan harga BBM karena berdampak pada turut naiknya harga-harga barang kebutuhan pokok akibat naiknya ongkos transportasi barang. "Kenaikan harga BBM akan berdampak pada tutupnya banyak usaha kecil menengah kebawah yang sebenarnya adalah aset ekonomi mikro," ujar Junaidi.

Selain itu, lanjut Junaidi, kenaikan harga BBM juga akan berdampak pada maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pengurangan nilai produksi perusahaan. "Parahnya lagi, angka pengangguran akan semakin meningkat yang dapat berakibat buruk pada meningkatnya tindak kriminalitas," tandasnya.

Junaidi ketika membacakan tuntutan PMII Kukar yang menolak kenaikan harga BBM disaksikan Marwan SP (kanan) Photo: Agri

Usai menggelar aksi di bundaran Jembatan Aji Imbut, para pengunjukrasa melanjutkan perjalanannya ke gedung DPRD Kukar untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka kepada para wakil rakyat. Sesampainya di gedung dewan, mahasiswa kembali berorasi di teras depan sambil menanti pimpinan dan anggota DPRD Kukar menemui mereka.

Karena pimpinan DPRD tidak berada di tempat, para pengunjukrasa akhirnya diterima 3 anggota DPRD Kukar yakni Marwan SP, H Suryadi SHut dan Irwan Mukhlis. Dihadapan anggota dewan, demonstran menyampaikan 2 tuntutannya yakni meminta DPRD Kukar membuat rekomendasi penolakan kenaikan harga BBM kepada DPR RI. "Kedua, kami menuntut agar dilakukan pengusutan secara tuntas terhadap oknum-oknum pejabat yang telah menyelewengkan pendistribusian BBM," ujar Junaidi.

Marwan SP yang juga Wakil Ketua Komisi II DPRD Kukar lalu mengajak pengunjukrasa untuk berdialog di Ruang Panmus DPRD Kukar membahas formula yang akan digunakan menyikapi rencana kenaikan harga BBM tersebut.

"Secara pribadi saya juga menolak rencana kenaikan harga BBM. Jadi saya juga siap turun ke jalan bersama adik-adik menentang kenaikan harga BBM ini," ujar Marwan yang disambut tepuk tangan meriah para pengunjukrasa.

Marwan berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa PMII serta merekomendasikan kepada pimpinan DPRD untuk menggelar rapat membahas permasalahan kenaikan harga BBM dengan mengundang berbagai komponen masyarakat.

"Sebelum kami merekomendasikan penolakan kenaikan harga BBM kepada pusat, kami harus mendengarkan lebih dahulu aspirasi dari berbagai komponen masyarakat lainnya apakah ikut menolak atau malah tetap setuju dengan rencana kenaikan tersebut," demikian kata Marwan.

Sementara Drs HM Irkham yang turut menerima aktivis PMII Kukar di Ruang Rapat Panmus mengatakan, Fraksi Amanat Keadilan Rakyat (AKR) dalam pemandangan umumnya menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Aplaus meriah dari aktivis PMII pun membahana setelah HM Irkham dengan tegas menyampaikan pandangan fraksinya. (win)