Dana Kompensasi BBM Bidang Pendidikan Disosialisasikan

Para peserta kegiatan sosialisasi program kompensasi BBM bidang Pendidikan menyimak pemaparan yang disampaikan Wabup Samsuri Aspar Photo: Humas Kukar

KutaiKartanegara.com - 19/09/2005 14:31 WITA
Agar penyaluran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) bidang Pendidikan dapat berjalan lancar, pihak Dinas Pendidikan Kutai Kartanegara (Kukar) mulai hari ini melakukan sosialisasi Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM bidang Pendidikan tersebut bagi 1.500 aparat terkait di Gedung Putri Karang Melenu, Tenggarong Seberang.

Sosialisasi yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka tadi pagi oleh Wakil Bupati Drs H Samsuri Aspar MM dengan dihadiri Plt Sekkab Drs HM Husni Thamrin, pejabat Muspikab Kukar serta kepala dinas/instansi lainnya.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kukar, Drs HM Idrus SY MSi, ke 1.500 peserta sosialisasi ini terdiri dari segenap Bendaharawan dan Kepala SD, SMP dan SMA/SMK. Disamping itu disertakan pula petugas monitoring Kecamatan yang terdiri dari Kepala dan staf dari Dinas Pendidikan Kecamatan se Kukar.

Wabup Kukar Samsuri Aspar didampingi Plt Sekkab HM Husni Thamrin saat membuka sosialisasi program dana kompensasi BBM bidang Pendidikan Photo: Humas Kukar

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi peserta tentang pengelolaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) bagi SD dan SMP dan Bantuan Khusus Sekolah (BKM) bagi Bendaharawan dan Kepala SMA/SMK juga antisipasi kebocoran dan manipulasi penyalahgunaan realisasi dana BOS dan BKM," jelas Idrus.

Ditambahkannya, khusus untuk dana BOS priode Juli hingga Desember 2005, Kukar menerima sebesar Rp 13,49 Milyar. Dana ini akan diperuntukkan bagi 100.503 murid SD dan SMP negeri dan swasta.

Sementara Wabup Kukar Samsuri Aspar mengatakan, untuk mencegah kebocoran dana BOS maupun BKM perlu dibentuk tim pengontrol eksternal. "Lebih baik tim yang mengontrol ini diserahkan ke LSM yang dipercaya atau badan yang memang kompeten di bidang pendidikan," ujar Wabup Samsuri Aspar.

Hal ini penting dilakukan untuk menghindari kebocoran atau ada 'permainan' dapat diminimalisasi serendah mungkin, karena selama ini yang menyangkut dana bantuan ternyata sering tidak sampai ke sasaran. Demikian katanya. (joe)