APBD Kukar 2013 Diproyeksikan Rp 7,32 Triliun

Wakil Bupati HM Ghufron Yusuf menandatangani kesepakatan bersama KUA PPAS Kukar 2013 Photo: Humas Kukar/Rahman

KutaiKartanegara.com - 05/12/2012 20:43 WITA
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2013 mendatang diproyeksikan mencapai Rp 7,32 triliun.


Nilai tersebut tercantum dalam KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara) Rancangan APBD tahun anggaran 2013 yang baru disepakati DPRD Kukar bersama Pemkab Kukar.


Persetujuan terhadap KUA PPAS RAPBD 2013 ini ditandatangani unsur Pimpinan DPRD Kukar bersama Wakil Bupati HM Ghufron Yusuf dalam Rapat Paripurna DPRD Kukar yang digelar Senin (05/12) malam lalu, di Tenggarong.


Sebelum dilakukan pengesahan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar melalui juru bicaranya Salehuddin terlebih dahulu menyampaikan laporan Banggar terhadap KUA PPAS RAPBD 2013.


Dikatakan Anggota Dewan dari Fraksi Golkar ini, target pendapatan daerah 2013 sebesar Rp 4,618 triliun. Pendapatan daerah tersebut terdiri dari PAD sebesar Rp 237,37 milyar, Dana Perimbangan Rp 4 triliun dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp 374,3 milyar.


"Banggar dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) telah mencapai kesepakatan bahwa kebijakan pendapatan daerah dapat disetujui walau dengan catatan bahwa kebijakan tersebut benar-benar dilaksanakan dengan langkah-langkah konkrit, sehingga pendapatan terutama PAD dapat ditingkatkan tanpa menimbulkan masalah lain," ujarnya.


Sementara untuk rencana belanja tahun 2013, lanjutnya, diproyeksikan sebesar Rp 7,32 triliun yang terdiri dari Biaya Tidak Langsung sebesar Rp 2,448 triliun dan Biaya Langsung sebesar Rp 4,871 triliun.


"Banggar dan TPAD telah bersepakat untuk menyetujui semua usulan kebijakan belanja daerah tersebut dengan catatan semua kebijakan belanja tersebut dapat diaplikasikan dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan belanja daerah dapat dirasakan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat," tegasnya.


Selain sisi pendapatan dan belanja, Salehudin juga memaparkan sisi pembiayaan daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.


"Penerimaan Pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp 2,852 triliun, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 150 milyar. Pengeluaran Pembiayaan tersebut digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang," jelasnya.


Dalam laporan tersebut, Banggar DPRD Kukar juga merangkum pandangan umum dari seluruh fraksi di lembaga wakil rakyat tersebut. Dari pandangan umum tersebut, seluruh fraksi di DPRD Kukar pada dasarnya menyetujui disahkannya KUA PPAS RAPBD Kukar 2013.


Ke 8 fraksi tersebut meliputi Fraksi Gokar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN, Fraksi Patriot, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerakan Hati Nurani, dan Fraksi Bintang Pembangunan Indonesia. (win)