Bupati Kukar Terima Penghargaan Dari Meneg PP & PA

Bupati Rita Widyasari diapit Kepala BKBP3A Aji Lina Rodiah dan Kepala Disdukcapil Kukar Getsmani Zeth usai menerima penghargaan dari Meneg PP & PA Photo: Humas Kukar/Hayru Abdi

KutaiKartanegara.com - 04/10/2012 21:43 WITA
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari menerima penghargaan dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (Meneg PP & PA) Linda Amalia Sari Gumelar terkait kebijakan pemberian akte kelahiran gratis bagi anak usia 0-60 hari.


Penghargaan kategori Pratama tersebut diterima Bupati Rita Widyasari dalam acara penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (03/10) kemarin.


Meski Kukar belum mendapat predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Bupati Rita Widyasari tetap bersyukur atas penghargaan yang diberikan tersebut. "Ini merupakan pelecut semangat untuk mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi lagi," ujarnya.


Ditambahkan Rita, penghargaan kategori Pratama tersebut merupakan jenjang untuk mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi terkait pemilihan KLA di Indonesia. "Saya yakin, kita mampu asal kita tetap semangat," tandasnya.


Meski demikian, lanjutnya, upaya tersebut tak semudah seperti membalikkan telapak tangan dan memerlukan waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, Rita mengatakan saat ini pihaknya tengah gencar membenahi taman dan tempat bermain yang menjadi salah satu syarat menuju KLA.


Seperti upaya pengembangan kota Tenggarong, tambah Rita, Pemkab Kukar akan membangun tempat-tepat hiburan keluarga dan pusat perbelanjaan. Selain itu, mutu pendidikan di Kukar juga akan terus ditingkatkan. "Artinya sekarang kita menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan anak. Kita menargetkan 2015 sudah menjadi KLA," ungkapnya.


Dikatakan Rita, saat ini Kukar masih dalam proses menuju KLA. Selain membenahi taman bermain, kebersihan lingkungan juga harus terjaga. Tak hanya sekedar masalah tata kota dan lingkungan yang harus ditingkatkan, namun juga kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada anak. "Jika diperlukan, anak-anak dapat kita libatkan dalam menentukan kebijakan," pungkasnya. (her)