Warga Pesisir Kembali Tuntut Pemekaran

Warga dari 5 kecamatan kembali menuntut pemekaran wilayah Kukar menjadi Kabupaten Kutai Pesisir
Photo: Heru

Pengunjukrasa mengancam akan kembali ke Tenggarong dengan membawa massa yang lebih banyak lagi Photo: Heru

KutaiKartanegara.com - 10/02/2011 10:48 WITA
Tuntutan masyarakat di 5 kecamatan, yakni Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Loa Janan dan Anggana untuk membentuk kabupaten baru bernama Kutai Pesisir terus berlanjut.


Buktinya, ratusan warga dari 5 kecamatan di wilayah pesisir Kutai Kartanegara (Kukar) tersebut melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Kukar, Tenggarong, Rabu (09/02) kemarin.


Dengan menggunakan 40 kendaraan roda empat berbagai jenis, ratusan warga menempuh perjalanan dari lima kecamatan. Setibanya di kota Tenggarong, mereka pun terlebih dahulu berkumpul di sekitar Jembatan Kartanegara.


Setelah massa terkumpul semua, warga pun mengenakan ikat kepala putih bertuliskan "pro pemekaran" berwarna merah, kemudian melakukan konvoi menuju ke Kantor Bupati.


Awalnya pengunjukrasa berkeinginan untuk bertemu langsung dengan Bupati Kukar Rita Widyasari. Namun keinginan itu lenyap tatkala mereka mendapat kabar Rita sedang berada di Sekretariat Negara (Setneg) dalam rangka pemaparan soal konsep pembangunan di Kukar. Sedangkan Wakil Bupati HM Ghufron Yusuf dikabarkan sakit.


Pengunjukrasa pun akhirnya hanya ditemui Asisten I Syamsie Juhri, Asisten II Edy Damansyah dan Kepala Bappeda Totok Heru Subroto. Dalam pertemuan di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar itu, tidak ada kesepakatan yang dihasilkan. Pasalnya pejabat Pemkab Kukar yang menerima pengunjukrasa tidak bisa mengambil keputusan terkait kapan masyarakat bisa bertemu dengan Bupati.


"Saat ini Bupati sedang ada di Setneg. Sedangkan Wakil Bupati sedang sakit. Jadi kami akan menyampaikan tuntutan ini kepada bupati. Untuk keputusannya kapan, kami tidak bisa memastikan. Yang pasti akan kami sampaikan," kata Edy.


Sementara koordinator aksi H Lukman mengaku kecewa atas tidak adanya kepastian kapan pertemuan dengan bupati. Ia mengancam, jika memang tidak ada niat baik dari bupati untuk bertemu masyarakat, maka pihaknya tidak segan-segan untuk melakukan pemblokiran jalan, menyegel Kantor Camat serta menutup akses ke perusahaan migas Total E&P Indonesie.


"Kami minta kepastian minggu depan harus bisa bertemu dengan Bupati. Kalau tidak, kami akan blokir semuanya. Kami juga tidak butuh lagi pembangunan. Mau dibangun jalan emas pun akan kami tolak. Karena yang kami inginkan hanyalah merdeka dari Kukar," tegas Lukman.


Kendati pertemuan berjalan cukup panas, namun pengunjukrasa dari perwakilan 5 kecamatan itu tetap membubarkan diri dengan tertib. "Kita bisa pulang sekarang. Tapi kalau sampai satu minggu tidak ada kepastian untuk bertemu bupati, kita akan datangkan massa yang lebih besar lagi," katanya. (win/gun)