Ribuan SK T3D Ditemukan Ilegal
Pemkab Kukar Tak Akan Bayarkan Gaji 2.877 T3D Bermasalah

Sejumlah pegawai T3D saat melakukan aksi damai di Kantor Bupati Kukar beberapa waktu lalu. Tuntutan mereka tak dapat dipenuhi Pemkab Kukar lantaran legalitas SK mereka yang dinyatakan palsu Photo: Agri

KutaiKartanegara.com - 10/11/2009 09:04 WITA
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyatakan tidak dapat memenuhi tuntutan pembayaran gaji dari 2.877 pegawai Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D) lantaran masalah legalitas SK pengangkatan mereka yang dinilai aspal alias asli tapi palsu.


Pernyataan tersebut disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan & Hukum HM Ghufron Yusuf dalam jumpa pers yang digelar di Tenggarong, Senin (09/11) sore.


Turut hadir dalam jumpa pers ini adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kukar Heldiansyah, Kabag Hukum Setianto Aji, Kabag Humas & Protokol Sri Wahyuni dan Kasubag Pengadaan Pegawai BKD Kukar Arfan Boma.


Menurut Ghufron, Pemkab Kukar telah melakukan upaya-upaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan pengecekan terhadap T3D di seluruh SKPD.


"Namun ternyata ditemukan ribuan SK bermasalah. Dari hasil koordinasi dengan Polres Kukar diperoleh informasi bahwa terdapat 2.746 SK T3D yang telah dinyatakan palsu," ujarnya.


Sementara dari hasil pengecekan oleh Tim Verifikasi sendiri hingga 8 November lalu ditemukan 3.231 SK ilegal.


"Tim verifikasi telah melakukan konsultasi dengan BPK, BPKP, Departemen Dalam Negeri, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, BKN RI. Hasilnya, pembayaran honor atau upah T3D yang bermasalah tersebut tidak dapat dibayarkan mengingat proses dan status mereka yang ilegal," jelasnya.


Berdasarkan hal tersebut, lanjutnya, Pemkab Kukar mengambil sikap tegas dan menyatakan tidak dapat mengakomodir keberadaan pemegang SK T3D sejumlah 2.877 orang sebagai T3D maupun pembayaran gajinya.


Ghufron juga menyatakan, apabila pemegang SK T3D merasa dirugikan, dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum. "Kami sudah siap diperkarakan jika ada yang keberatan dengan sikap Pemkab Kukar ini," ujarnya. (win)