Awang Dharma Bakti: Gerbang Dayaku Tetap Lanjut, Tapi Perlu Ditinjau Ulang

KutaiKartanegara.com - 22/01/2005 23:31 WITA
Program Gerakan Pengembangan dan Pemberdayaan Kutai (Gerbang Dayaku) yang dicanangkan mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Drs H Syaukani HR MM masih akan tetap dilanjutkan oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kukar H Awang Dharma Bakti ST MT.

Demikian hal tersebut diungkap H Awang Dharma Bakti dalam jumpa pers di ruang Rabat Sekretaris Kabupaten Kukar, Kamis (19/01) lalu, di Tenggarong. Namun demikian, H Awang Dharma Bakti mengatakan perlu banyak pembenahan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan.

"Saya menganggap program Gerbang Dayaku itu baik dan tepat untuk dilanjutkan karena program ini untuk mensejahterakan masyarakat sekaligus memajukan pembangunan di Kukar. Namun saya nilai masih perlu ditinjau ulang dan dibenahi baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan di lapangan," kata H Awang Dharma Bakti.

Menurut H Awang Dharma Bakti, penyeragaman alokasi dana Rp 2 milyar per desa per tahun perlu juga ditinjau ulang karena dinilainya tidak realistis. Hal ini disebabkan kondisi setiap desa di Kukar berbeda-beda, disamping dana perimbangan yang mem-back up program ini turunnya tidak terjadwal dengan baik.

"Sebaiknya besaran alokasi itu disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan desa dalam menyerap dana tersebut. Bukan pada besar nilai dana yang diterima setiap desa," ujarnya.

"Selama ini program Rp 2 milyar per desa per tahun itu cairnya ke desa tersendat-sendat. Berdasarkan laporan yang saya terima dari Camat, masyarakat desa sering mengeluhkan hal ini. Bahkan ada sebagian masyarakat menuduh Camat dan aparatnya menggunakan dana ini untuk keperluan pribadi, padahal memang uang belum ada karena menunggu turunnya dana perimbangan dari pemerintah pusat," tandas Pjs Bupati Kukar yang dilantik 13 Desember 2004 tersebut.

Ditambahkannya, ke depan Pemkab Kukar akan merubah strategi program Gerbang Dayaku khususnya program Rp 2 milyar per desa per tahun menjadi lebih realistis agar kesejahteraan dan gerak pembangunan masyarakat di desa dapat berjalan secara teratur, efektif dan efisien. "Setelah dievaluasi, program ini bisa saja nanti Desa A hanya menerima dibawah setengah milyar atau kurang dari pada itu," tuturnya lagi.

Menyinggung tentang RAPBD Kukar tahun 2005, Pjs Bupati Kukar mengatakan pihaknya dalam waktu singkat akan mengajukan rancangannya ke pihak legislatif. "Diterima atau tidak nantinya, RAPBD ini tergantung pihak legislatif. Yang jelas bola ada ditangan mereka, namun saya yakin legislatif akan membahasnya karena masalah APBD adalah menyangkut hajat hidup orang banyak," demikian katanya. (Joe/jay)