Pemkab Kukar Gelar Psikotes Jelang Mutasi
Diikuti Pejabat Eselon II-III Hingga Pegawai Non Job

Pj Bupati Kukar Sjahruddin (kiri) didampingi Ketua DPRD Salehudin berharap dapat menempatkan pejabat terbaik dari hasil penilaian psikotes Photo: Agri

KutaiKartanegara.com - 21/01/2009 12:00 WITA
Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) membuat terobosan baru dalam rangka mengidentifikasi kompetensi para aparaturnya jelang pelaksanaan mutasi terkait implementasi PP No 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.


Dengan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim), Pemkab Kukar menggelar psikotes atau tes psikologi terhadap ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS).


Kegiatan psikotes yang dilakukan selama 4 hari tersebut dibuka Pj Bupati Kukar Sjahruddin di gedung Puteri Karang Melenu (PKM), Tenggarong Seberang, Selasa (20/01) kemarin.


Yang menarik, kegiatan psikotes ini tidak hanya diikuti para pejabat eselon II dan III, namun juga diikuti para PNS non job alias para pegawai yang dicopot jabatan eselon-nya pada masa pemerintahan Bupati Syaukani HR.


"Kegiatan psikotes ini memang jadi salah satu persiapan mutasi pejabat nanti. Dari tes itu bisa diketahui potensi dan kompetensi dari masing-masing pejabat sebagai bahan pertimbangan untuk menempati jabatan di eselon II dan III," ujar Sjachruddin kepada para wartawan usai membuka kegiatan itu.


Ditambahkannya, selain mengacu pada hasil psikotes, penempatan pejabat yang dimutasi nanti juga mempergunakan pertimbangan lainnya, seperti persyaratan administrasi dan lainnya yang bisa digunakan sebagai patokan penilaian pejabat terkait.


"Intinya kan kita berusaha mendapatkan hasil terbaik. Sehingga posisi jabatan nanti memang sesuai dengan bidang, kemampuan atau kompetensi pejabat terkait," katanya.


Ketika ditanya kapan mutasi dilaksanakan, Pj Bupati Kukar belum dapat memastikannya. Namun Sjahruddin menyatakan mutasi tersebut dilaksanakan pada akhir Januari atau Februari 2009, dengan sasaran pejabat eselon II hingga III.


Menurut Sjahruddin, pengangkatan dan penempatan pejabat nanti diupayakan menyentuh semua unsur. "Kalau dilihat, memang saat ini jumlah pejabat cukup banyak dan tidak berimbang dengan posisi jabatan tersedia. Makanya nanti kita mengacu kepada hasil psikotes dan lainnya, dalam penempatan pejabat. Tak hanya pejabat aktif, mereka yang sempat non job juga terbuka peluang. Sehingga diusahakan kita mendapatkan pejabat terbaik," tandasnya.


Mengingat pada PP No 41/2007 terdapat perampingan dan lain sebagainya, juga tak tertutup kemungkinan sejumlah pejabat yang saat ini memegang posisi, tak lagi kebagian tempat. Terkait masalah tersebut, Sjachruddin menyebutkan pihaknya juga berkoordinasi dengan Departemen Dalam Negeri(Depdagri).


"Kami mengacu kepada ketentuan, makanya mutasi ini juga meminta izin ke Depdagri. Semoga mutasi itu nanti tak menuai masalah dan semua dapat bekerja dengan baik," kata Sjachruddin.


Sementara Ketua DPRD Kukar Salehudin menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan psikotes dalam rangka mengukur kompetensi para pejabat di lingkungan Pemkab Kukar.


"Diadakannya psikotes kepada seluruh pejabat eselon II dan III ini, merupakan awal yang bagus. Kami dari DPRD Kukar memberikan dukungan penuh. Supaya nanti kita benar-benar mendapatkan orang tepat dalam memimpin sebuah instansi atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)," katanya.


Kegiatan psikotes yang berlangsung mulai 20 hingga 23 Januari ini diikuti oleh 330 orang PNS. Mereka terdiri dari 4 orang Staf Ahli Bupati, 31 pejabat eselon II/b, 175 pejabat eselon III/a, 18 orang pejabat III/b atau Camat, serta 120 PNS yang memiliki potensi untuk ditempatkan sebagai pejabat eselon II dan III.


"Bagi pejabat eselon II dan III yang masih mengikuti Diklatpim di Surabaya, akan diikutkan pada 23 Januari," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kukar, Khairul Anwar Yusuf. (win)