Alami Defisit, DPRD Sepakat APBD 2008 Dirubah
Ketua Fraksi Golkar H Hermain menyerahkan dokumen Pandangan Umum kepada Ketua DPRD Kukar Rachmat Santoso Photo: Joe
|
KutaiKartanegara.com - 08/10/2008 17:57 WITA
Tiga fraksi di DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) sepakat menerima usulan eksekutif atas perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2008, yang dua pekan lalu disampaikan Sekkab HM Aswin melalui Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD-P 2008.
Dari nota RAPBD-P oleh eksekutif yang disampaikan itu, tercatat bahwa perubahan APBD 2008 Kukar itu mengalami defisit 11,6% dari Rp 5,598 trilyun.
Persamaan persepsi terhadap perubahan APBD 2008 antara legislatif dan eksekutif ini terjadi Senin malam (06/10) lalu dalam Rapat Paripurna X dengan acara Pandangan Umum Fraksi terhadap APBD-P 2008 di Tenggarong.
Rapat Paripurna yang berlangsung lancar dan terbuka untuk umum ini dihadiri sejumlah pejabat Muspikab Kukar, pimpinan dinas/instansi di lingkungan Pemkab Kukar serta tokoh masyarakat.
Sementara Anggota DPRD Kukar yang hadir berjumlah 21 orang dari 40 anggota DPRD secara keseluruhan.
Sejumlah anggota Fraksi Golkar yang sebelumnya sempat memboikot semua kegiatan resmi dewan, turut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Seperti Ketua Fraksi Golkar H Hermain D dan Sekretaris Fraksi Golkar Khairuddin.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang disuarakan Eddy Mulawarman mengatakan, pihaknya dapat memahami perubahan atas APBD 2008 yang telah disampaikan eksekutif 26 September lalu.
"Karena banyak program dan kegiatan dalam pelaksanaannya berjalan tidak maksimal dan tidak sesuai asumsi yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan penyusunan ulang terhadap APBD 2008," ujarnya.
Fraksi PDI-P juga sempat memaparkan 9 hal penting untuk disikapi eksekutif, di antaranya masih minimnya kepedulian Pemkab terhadap pembangunan sektor pertanian khususnya tanaman pangan. "Ini terlihat dari kurangnya jumlah tenaga PPL ditambah minimnya biaya operasional," katanya.
Sementara Fraksi Amanat Keadilan Rakyat (AKR) lewat jurubicaranya, Marwan, mengharapkan, APBD-P 2008 menjadi lebih aspiratif sekaligus dapat menjawab kerisauan yang dihadapi masyarakat serta mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Marwan juga sempat menyampaikan 6 butir aspirasi fraksinya, salah satunya adalah mendesak Pemkab segera merealisasikan pencairan dana Bantuan Sosial (Bansos), demi menjawab problematika mendasar masyarakat. "Terutama untuk rumah-rumah ibadah," katanya.
Fraksi AKR juga menyinggung tentang perlunya menata ulang Pasar Tangga Arung yang menurut fraksi itu semakin kumuh dan sudah mengganggu kelancaran lalu-lintas.
Sedangkan Fraksi Golkar lewat ketuanya H Hermain D menilai perubahan APBD Kukar 2008 merupakan hal baru yang terjadi. Karena pada tahun-tahun sebelumnya, perubahan APBD yang terjadi adalah adanya penambahan anggaran.
Menyinggung tidak tercapainya target pendapatan APBD 2008, Hermain meminta agar dapat menjadi bahan pembelajaran semua pihak. "Khususnya Tim Anggaran Pemkab dan Dewan agar lebih rasional dan realistis dalam menetapkan proyeksi," ujarnya.
Di kesempatan itu, Fraksi Golkar juga mengingatkan perlunya menyikapi krisis finansial yang terjadi di Amerika Serikat yang dampaknya mencapai seluruh dunia. "Krisis ini perlu disikapi dengan langkah-langkah antisipatif," katanya. (joe)
|