Dialog FSGNPP dengan Dinas Pendidikan-FSGK
Kadis Pendidikan Kukar Usir Mahasiswa dan Wartawan

Kadis Pendidikan Kukar Drs HM Idrus SY MSi (kanan) didampingi Ketua FSGK Drs H Syamsul Khaidir MMPd ketika menerima pengurus FSGNPP Kukar Photo: Yanda

KutaiKartanegara.com - 18/05/2005 01:00 WITA
Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Drs HM Idrus SY MSi, Selasa (17/05) siang kemarin, secara arogan mengusir mahasiswa Unikarta Tenggarong dan wartawan yang biasa meliput kegiatan di lingkungan kantor Dinas Pendidikan Kukar Tenggarong dalam acara pertemuan antara Forum Silaturahmi Guru Nusantara Peduli Pendidikan (FSGNPP) Kukar dengan pihak Dinas Pendidikan Kukar dan Forum Solidaritas Guru Kukar (FSGK).

Awal peristiwa pengusiran ini terjadi ketika sejumlah pengurus FSGNPP Kukar diterima Kadis Pendidikan Kukar HM Idrus dalam ruang rapat kantor tersebut untuk melakukan dialog tentang insentif tenaga guru dan kredit sepeda motor dimana sebelumnya pihak FSGNPP mengajak mahasiswa Unikarta Tenggarong untuk mendampingi mereka.

Namun sebelum dialog dilakukan, Idrus yang didampingi Ketua FSGK Drs H Syamsul Khaidir MMPd mengabsen satu-persatu nama yang tertera di dalam daftar hadir pertemuan. Saat mengabsen pengurus FSGNPP tidak ada permasalahan, namun ketika sampai pada giliran mahasiswa, Idrus lalu menanyakan kapasitas mereka dalam pertemuan tersebut.

Merasa tidak ada kaitan dengan pertemuan ini, Idrus lalu meminta mahasiswa Unikarta yang menyertai para pengurus FSGNPP untuk segera keluar meninggalkan ruangan termasuk para wartawan yang sedianya akan meliput pertemuan itu.

Idrus mengancam bila para mahasiswa dan wartawan tidak mau keluar dari ruang pertemuan maka dialog dengan FSGNPP ditiadakan dan Idrus mengancam akan meninggalkan ruang pertemuan. "Saya tidak akan memulai dialog dengan pengurus FSGNPP bila mahasiswa dan wartawan masih ada di ruangan ini. Saya harap, mahasiswa dan wartawan keluar dari sini," kata Idrus.

"Saya berhak menerima atau tidak menerima siapa pun yang datang kesini, jadi saat ini saya mau menerima perwakilan guru saja. Bukan perwakilan mahasiswa atau wartawan. Sekali lagi saya harap, mahasiswa dan wartawan untuk segera keluar dari sini," ujarnya lagi.

HM Idrus juga berkilah, sebagai Kadis Pendidikan dan secara internal kelembagaan dirinya berhak memberikan pembinaan, pengarahan maupun teguran terhadap guru–guru termasuk dalam pertemuan ini.

Ancaman Idrus yang besifat arogan inilah yang memicu kekesalan mahasiswa termasuk wartawan. Setelah sempat adu argumen antara HM Idrus dengan mahasiswa, akhirnya mahasiswa bersama wartawan keluar dari ruang pertemuan. Pertemuan antara Kadis Pendidikan Kukar dan FSGK di satu pihak dengan FSGNPP Kukar di pihak lain kemudian dilanjutkan namun bersifat tertutup bagi mahasiswa dan wartawan.

Salah seorang dari mahasiswa Unikarta Tenggarong Efri Novianto yang sempat bersitegang dengan Idrus ketika ditemui mengatakan, keberadaan mereka dalam pertemuan itu adalah untuk mendampingi sekaligus memberikan dukungan moral bagi pengurus FSGNPP Kukar.

Menurut Efri, Kadis Pendidikan HM Idrus tidak aspiratif dan cenderung menutup-nutupi masalah, ini tidak sesuai dengan UUD 1945 pasal 28F yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Sementara Ketua FSGNPP Kukar, Sukardi, sebelum berdialog dengan Dinas Pendidikan Kukar kepada KutaiKartanegara.com mengatakan, pertemuan tersebut selain untuk mempertanyakan insentif guru dan kredit sepeda motor juga untuk mempertanyakan hasil rapat konsolidasi FSGK pada hari Minggu (15/05) lalu yang berbuah pernyataan sikap berupa dukungan FSGK kepada salah satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kukar dalam Pilkada 1 Juni 2005 mendatang.

Padahal menurut Sukardi, profesi guru yang sebagaian besar adalah PNS harus bersikap netral. "Sikap netralitas inilah yang ingin kami dengarkan dari FSGK maupun Kepala Dinas Pendidikan Kukar. Kami dari FSGNPP berharap agar guru-guru tidak mau dibawa-bawa dalam kegiatan politik praktis. Profesi kami sangat jelas sebagai pendidik, politik praktis bukan wilayah kami," demikian katanya. (nop/joe)