Wabup Kukar Ajukan RKU Perubahan APBD
Usulkan APBD 2007 Jadi Rp 4,482 Triliun

Wabup H Samsuri Aspar bersama Ketua DPRD Rahmat Santoso pada Rapat Paripurna X dengan agenda penyampaian RKU Perubahan APBD 2007 Photo: Humas DPRD Kukar/Yeni

KutaiKartanegara.com - 09/08/2007 21:15 WITA
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun anggaran 2007 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 3,693 triliun kini diusulkan untuk dirubah menjadi Rp 4,482 triliun.


Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna X DPRD Kukar dengan mata acara penyampaian Rancangan Kebijakan Umum (RKU) Perubahan APBD Tahun 2007 oleh Wakil Bupati H Samsuri Aspar di Tenggarong, Rabu (08/08) kemarin.


Diajukannya RKU Perubahan APBD 2007, menurut Wabup Samsuri Aspar, didasari oleh perubahan asumsi Kebijakan Umum Anggaran 2007 yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi makro, inflasi, penerimaan pembiayaan maupun target capaian kinerja.


Seperti asumsi pertumbuhan ekonomi Kukar tahun 2007 yang diperkirakan akan mencapai kisaran 5,8 hingga 6%. Kemudian asumsi laju inflasi yang semula diperkirakan pada kisaran 5%, pada tahun berjalan telah mencapai 5,31%.


"Pada aspek Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada pos Lain-Lain PAD yang Sah, terjadi perubahan yang cukup signifikan yaitu dari Rp 29,79 milyar di APBD 2007 menjadi Rp 90,9 milyar atau meningkat sebesar 205,14%," ujarnya.


Disamping itu, pada aspek Dana Perimbangan, penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) belum masuk pada APBD 2007 yang diajukan awal tahun lalu. "Padahal DAK yang diterima adalah sebesar Rp 45,5 milyar, sehingga perlu dimasukkan dalam RKU Perubahan APBD 2007," kata Samsuri.


Kemudian pada aspek Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdapat penambahan bantuan keuangan dari Provinsi Kaltim sebesar 7,17% yakni dari Rp 57,5 milyar menjadi 61,6 milyar.


"Dengan demikian, jumlah pendapatan yang semula berjumlah Rp 3,223 triliun, meningkat Rp 186,76 milyar lebih atau mencapai 5,79% menjadi Rp 3,410 milyar," ujar Wabup Kukar.


Sedangkan dari sisi pengeluaran baik, melalui Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung, juga ada perubahan. Untuk Belanja Tidak Langsung berubah dari Rp 506,38 milyar menjadi Rp 706,35 milyar, meningkat 39,49% atau sebesar Rp 199,9 milyar lebih.


Kemudian pada komponen Belanja Langsung yang semula sebesar Rp 3,187 milyar berubah menjadi Rp 3,7 milyar, meningkat 16,1% atau sebesar Rp 513,07 milyar lebih.


Sehingga Belanja Daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp 3.693.900.000.000 berubah menjadi Rp 4.482.954.614.408,53. Jika dibandingkan Pendapatan Daerah yang hanya mencapai Rp 3,410 milyar, maka terjadi defisit sebesar Rp 1,072 triliun lebih.


Namun hal itu tidak menjadi masalah. Pasalnya, pada semester pertama telah terealisasi silpa atau sisa lebih anggaran tahun lalu sebesar Rp 1,109 triliun. Jumlah ini meningkat 118,79% dari silpa yang semula ditetapkan pada APBD Kukar sebelum perubahan, yakni sebesar Rp 507 milyar lebih.


Dari silpa sebesar Rp 1,109 triliun tersebut, Pemkab Kukar menganggarkan Rp 37 milyar untuk penyertaan modal BUMD yang belum terealisasi pada semester pertama. Sehingga dari komponen Pembiayaan Daerah masih terdapat sisa sebesar Rp 1,072 triliun yang dapat digunakan untuk menutupi defisit antara Belanja Daerah dengan Pendapatan Daerah tadi.


Rapat Paripurna X DPRD Kukar ini ditandai dengan penyerahan dokumen APBD-P 2007 dari Wabup Samsuri Aspar kepada Ketua DPRD Rahmat Santoso, disaksikan para pejabat Muspikab Kukar, kepala dinas/instansi dan sejumlah tokoh ormas lainnya. (win)