Mahasiswa KKN Unmul Gelar Diskusi Soal Kesejahteraan Masyarakat

Suasana diskusi yang berlangsung di Balai Kelurahan Maluhu tadi siang Photo: Humas Kukar/Zul

KutaiKartanegara.com - 17/07/2007 18:13 WITA
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul) Angkatan ke-33 yang diselenggarakan di Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, diisi dengan diskusi antara Pemkab Kukar dan DPRD Kukar dengan masyarakat di kelurahan tersebut.


Diskusi yang berlangsung di Balai Kelurahan Maluhu tadi siang mengambil tema Optimalisasi Peran Pemerintah Kabupaten dengan DPRD Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa.


Adapun pembicara dalam kegiatan ini adalah Ketua Komisi IV DPRD Kukar HM Ali Hamdi ZA dan Kabag Humas dan Protokol Pemkab Kukar Sri Wahyuni. Kegiatan ini sendiri diikuti oleh Lurah Maluhu Sulino, tokoh masyarakat setempat serta seluruh peserta KKM Unmul.

Ketua Komisi IV HM Ali Hamdi saat menjadi pembicara didampingi Kabag Humas & Protokol Sri Wahyuni dan Lurah Maluhu Photo: Humas Kukar/Zul

Dalam diskusi tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kukar HM Ali Hamdi ZA lebih banyak menyinggung masalah efektifitas kerja dewan dengan selalu memperhatikan aspirasi dari masyarakat bawah, terutama pada pengawasan pelaksanaan program Gerbang Dayaku.


"Selama ini banyak kekecewaan masyarakat yang disampaikan kepada dewan. Untuk itu dewan akan selalu menindaklanjuti dengan memanggil instansi terkait," jelas Ali Hamdi.


Dalam diskusi tersebut, seorang warga Maluhu mengeluhkan masih adanya pungutan dalam penerimaan siswa baru di salah satu sekolah. Menanggapi hal tersebut, Ali Hamdi mengatakan bahwa DPRD Kukar melalui Komisi IV akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kukar untuk menjelaskan adanya permasalahan tersebut.

Kabag Humas & Protokol Sri Wahyuni selaku pembicara menerima cenderamata dari mahasiswa peserta KKN Unmul Photo: Humas Kukar/Zul

Sementara Kabag Humas & Protokol Sri Wahyuni selaku pembicara pada sesi kedua mengatakan bahwa evaluasi terhadap penyempurnaan program Gerbang Dayaku masih terus dilakukan.


"Pemkab Kukar melalui Tim Klarifikasi terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program pembangunan di seluruh wilayah Kukar," ujarnya.


Hal ini dimaksudkan agar program pembangunan yang akan dilaksanakan di masing-masing kecamatan tepat sasaran, yaitu sebesar-besarnya diperuntukkan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. (win)