Jelang Pilkada, Mahasiswa Kampanyekan Gerakan Anti Politikus Busuk Suasana aksi damai mahasiswa di Jalan jenderal Sudirman, Tenggarong, tadi siang Photo: Agri
Para mahasiswa dari HMI Tenggarong dan BEM Unikarta membentangkan spanduk dan poster-poster anti politikus busuk Photo: Agri
|
KutaiKartanegara.com - 18/04/2005 14:34 WITA
Jangan pilih politikus busuk dalam Pemilihan Kepala Daerah! Demikian seruan mahasiswa kepada masyarakat Kutai Kartanegara (Kukar) yang akan melaksanakan hajatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 1 Juni mendatang.
Dalam aksi damai yang digelar tadi siang di Tenggarong, mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tenggarong dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) melakukan orasi di jalan-jalan protokol dan membagi-bagikan selebaran kepada masyarakat.
Menurut mahasiswa, ada 5 kriteria yang dapat disebut sebagai politikus busuk yakni mereka-mereka yang melakukan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), pelanggaran Hak Azazi Manusia (HAM), pelecehan seksual, tindak kriminal, mengkonsumsi narkoba, serta melakukan kejahatan terhadap lingkungan hidup.
Aksi mahasiswa juga dilakukan di Tugu Adipura, depan Pasar Seni Tepian Pandan Photo: Yanda
Seorang mahasiswi berorasi dalam aksi damai mengkampanyekan gerakan anti politikus busuk Photo: Agri|
| | |
Sementara Dikatakan Hendy Yuzar selaku koordinator lapangan aksi ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih calon pemimpin yakni jangan sampai memilih calon pemimpin yang melakukan praktek money politic atau membeli suara rakyat.
"Karena ketika pilkada telah dinodai hal yang demikian, maka output pemimpin yang dihasilkan pun tidak akan baik. Kita boleh berpikir secara rasional, ketika calon kepala daerah hari ini menghambur-hamburkan uang untuk mendapatkan dukungan dari rakyat maka nanti jika mereka telah menjadi pemimpin, mereka pun akan berpikir bagaimana mengembalikan modal itu secepat mungkin," ujar Hendy. Dan jika itu terjadi, tambahnya, korupsi dan perampokan hak-hak rakyat secara besar-besaran pun tak dapat dihindari.
Sebelumnya, sekitar 40 mahasiswa tersebut terlebih dahulu mendatangi Sekretariat Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kukar untuk mempertanyakan komitmen lembaga tersebut dalam pengawasan Pilkada. Mahasiswa juga menuntut agar Panwas Pilkada Kukar bersikap tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang terjadi selama berlangsungnya tahapan demi tahapan Pilkada Kukar.
Di hadapan mahasiswa, anggota Panwas Pilkada Kukar Junaidi SE didampingi Drs Ikhsan Alfisah Siregar menyatakan bahwa sudah dari dulu Panwas Pilkada berkomitmen untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan sebaik-baiknya.
Junaidi juga meminta peran serta mahasiswa maupun masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada di Kukar. "Jika ada temuan berbagai bentuk pelanggaran di lapangan, catat dan sampaikan kepada kami," demikian kata Junaidi. (win/nop)
|