DPRD Kukar Dituntut Bentuk Pansus Raperda Transparansi

Para Anggota DPRD Kukar akhirnya berdialog dengan pengunjukrasa sambil lesehan di lantai
Photo: Agri

Dua aparat Polres Kukar berjaga di pintu masuk gedung DPRD Kukar sambil mengawasi pengunjukrasa berorasi Photo: Agri

KutaiKartanegara.com - 16/04/2007 23:50 WITA
Usai berunjukrasa ke PT PLN Ranting Tenggarong tadi siang, para pengunjukrasa dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat yang menamakan dirinya Aliansi Gerakan Transparansi (Sikat) mendatangi gedung DPRD Kukar.

Mereka menuntut agar DPRD Kukar segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tentang tranparansi yang pernah diusulkan oleh LSM Barisan Oposisi Murni (BOM) belum lama ini.

Kedatangan para pengunjukrasa gabungan dari PMII, HMI, LSM BOM, POKSI PLH, dan beberapa elemen mahasiswa Unikarta ini sempat tidak mendapat tanggapan selama kurang lebih 2 jam dari Anggota DPRD.

Pasalnya, pada saat bersamaan, para anggota dewan tengah melakukan rapat penting di Ruang Panitia Musyawarah (Panmus) yang berada di lantai 2 gedung Sekretariat DPRD Kukar tersebut.

Pengunjukrasa duduk-duduk sambil berorasi di lobi lantai 2 gedung Sekretariat DPRD Kukar Photo: Agri

Setelah berorasi selama 15 menit di teras depan DPRD Kukar dan tidak mendapat respon dari anggota dewan, para pengunjukrasa kemudian memasuki lobi gedung DPRD Kukar sambil duduk-duduk dan kembali berorasi.

Sekitar pukul 11.30 WITA, para pengunjukrasa kemudian menaiki tangga menuju lantai 2. Pihak aparat keamanan dari Polres Kukar membatasi pengunjukrasa untuk tidak menuju Ruang Panmus yang sedang digunakan untuk rapat oleh anggota dewan.

Tak sabar lantaran begitu lama menunggu sambil duduk-duduk di lobi lantai 2, para pengunjukrasa bergerak menuju Ruang Panmus sambil berorasi dan meneriakkan yel-yel.

Anggota DPRD Kukar Marwan SP dan Husaini Rasyid yang sebenarnya masih rapat akhirnya keluar untuk menemui pengunjukrasa. Namun mereka menolak berdialog dengan Marwan, karena ingin bertemu langsung dengan pimpinan dan seluruh anggota dewan.

Ketegangan yang terjadi di depan Ruang Panmus Photo: Agri

Suasana gaduh yang terjadi di luar Ruang Panmus membuat anggota dewan lainnya yakni Irwan Mukhlis keluar ruang dan meminta pengunjukrasa untuk tenang. Irwan pun sempat bersitegang dengan pengunjukrasa. Irwan lalu meminta pengunjukrasa menunggu di Ruang Sidang Utama, namun lagi-lagi ditolak keras mahasiswa.

Akhirnya mahasiswa kembali duduk-duduk dan berorasi di lobi lantai 2. Sementara Kasubag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kukar Nurhayati Touristiany melakukan pendekatan kepada pengunjurasa untuk bersabar menanti karena rapat anggota dewan masih berlangsung.

Sekitar pukul 12.45 WITA, para anggota dewan akhirnya menemui mahasiswa yang lesehan di lobi lantai 2. Wakil Ketua DPRD Kukar Ir HM Yusuf AS dan sejumlah anggota dewan lainnya pun ikut duduk-duduk di lantai 2 untuk berdialog.

Presiden BEM FISIP Unikarta Wahyudi selaku Koordinator Aksi kemudian menyampaikan tuntutan Sikat. Selain menuntut pembentukan Pansus Raperda Transparansi, Sikat juga mendesak agar pelaksanaan APBD 2007 dilakukan secara transparan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD HM Yusuf AS mengaku bahwa secara pribadi dirinya sangat mendukung dibuatnya Perda tentang transparansi anggaran. "Namun, hal tersebut memerlukan waktu dan tergantung dari penentu kebijakan, yakni pihak eksekutif," jelasnya.

Setelah berdialog dengan mahasiswa, para anggota dewan didaulat menandatangani pernyataan dukungan terhadap pembentukan Pansus Raperda Transparansi.

Sedikitnya ada 10 anggota dewan termasuk Wakil Ketua HM Yusuf AS atas nama pribadi menandatangani pernyataan dukungan tersebut. Anggota lainnya adalah Edy Mulawarman, Jumarin Tripada, H Irwan Mukhlis, Marwan, Husaini Rasyid, Zainuddin Syam, HM Syarifuddin, H Abdul Rahman dan H Abubakar HAS. (win)