Kader PMII Ikuti Pelatihan Advokasi

Para peserta pelatihan dengan serius menyimak pemaparan Ketua Pokja 30, Kahar Al Bahri Photo: PMII Kukar

KutaiKartanegara.com - 23/03/2007 09:59 WITA
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini mencoba mengambil peran advokasi atau pendampingan terhadap masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran.


Namun, sebelum peran tersebut diambil, para kader PMII Kukar terlebih dahulu mengikuti Pelatihan Advokasi Anggaran yang digelar selama 3 hari sejak 15 hingga 17 Maret lalu di Tenggarong.


Menurut Ketua Pania Pelaksana, Rusmana Ishaq, pelatihan yang diikuti oleh 25 orang kader PMII Kukar tersebut berlangsung di Aula Panti Sosial, Jalan Pesut, Tenggarong.

Sekretaris Bappeda Kukar Totok Heru Subroto (tengah) saat menyampaikan materi mengenai penganggaran Photo: PMII Kukar Suasana Pelatihan Advokasi yang diikuti 25 kader PMII Kukar Photo: PMII Kukar

Adapun para pemateri dalam pelatihan ini diantaranya adalah Anggota DPRD Kukar yang juga Anggota Panitia Anggaran Legislatif Drs HM Irhkam, Sekretaris Bappeda Kukar Totok Heru Subroto SSos MSi, Kahar Al Bahri dari LSM Pokja 30 Samarinda, serta M Histiraludin dari GTZ.


"Selain menerima materi, para peserta juga melakukan kegiatan praktek advokasi ke masyarakat pada hari terakhir pelatihan. Praktek ini mengambil lokasi di 3 dusun yang ada di Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong," ujarnya.


Sementara dikatakan Ketua PC PMII Kukar, Junaidi, pihaknya telah menargetkan bahwa ke depan seluruh kader PMII Kukar harus mengerti tentang proses perencanaan dan penganggaran. "Selain itu, kader juga mengerti bagaimana melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam rangka memperjuangkan aspirasi mereka," tambahnya.


Dengan demikian, lanjut Junaidi, kader PMII akan selalu dekat dengan masyarakat. "Sebab apabila masyarakat sudah mengerti bagaimana melakukan proses penganggaran, maka mereka pasti akan berani mengkritisi persoalan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka," imbuhnya.


Menurut Junaidi, dengan sendirinya hal tersebut akan mengarah kepada transparansi anggaran. "Sehingga pembangunan di Kukar akan berlandaskan pembangunan yang transparan dan aspiratif," pungkas Junaidi. (win)