Bahas Masalah Pendidikan, Mahasiswa Dengar Pendapat di DPRD Kukar

H Salehuddin (kiri) selaku pimpinan rapat dengar pendapat dengan sabar meladeni para mahasiswa yang berebut ingin menyampaikan opininya
Photo: Agri

Drs Akhdar Rivai (kiri) dari Dinas Pendidikan Kukar saat menanggapi masukan dari mahasiswa dalam rapat dengar pendapat di DPRD Kukar, Tenggarong, tadi siang Photo: Agri

KutaiKartanegara.com - 14/02/2007 21:24 WITA
Realisasi 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk pendidikan tidak dapat dipaksakan jika dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kukar, masih belum siap untuk melaksanakannya.


Karena jika dipaksakan, dikuatirkan dana 20% dari APBD tersebut tidak dapat dipergunakan gara-gara ketidaksiapan atau ketidakmampuan dinas terkait. Dan akibatnya, dana untuk pembangunan sektor pendidikan tersebut menjadi mubazir.


Hal tersebut dikatakan Drs HM Irkham dari Komisi III DPRD Kukar saat melakukan hearing atau rapat dengar pendapat bersama mahasiswa dan dinas terkait di Ruang Rapat Panmus DPRD Kukar, Tenggarong, tadi siang.


"Apalagi untuk seluruh pekerjaan rehab sekolah tidak lagi melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU), tetapi sudah ditangani langsung oleh Dinas Pendidikan. Nah, jika Dinas PU yang berpengalaman saja tidak sanggup mengerjakan rehab 300 sekolah se-Kukar, bagaimana halnya dengan Dinas Pendidikan jika harus mengerjakan 400 proyek?" tandas Irkham.


Dikatakan Irkham, persoalan realisasi 20% APBD untuk pendidikan hanya lah tinggal menunggu waktu saja. Karena menurutnya, pihak eksekutif dan legislatif sudah memiliki komitmen untuk merealisasikan 20% APBD untuk pendidikan sesuai yang digariskan dalam UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Koordinator Poksi Kukar, Hendy Yuzar, menekankan distribusi berkeadilan dan merata dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di Kukar Photo: Agri

Rapat dengar pendapat antara mahasiswa dengan anggota dewan dan instansi terkait ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV, H Salehuddin. Namun tidak semua perwakilan dinas/instansi terkait hadir dalam pertemuan tersebut. Bahkan Kepala Dinas Pendidikan Kukar Bachrul SSos MM hanya diwakili oleh Drs Akhdar Rivai.


Sementara anggota dewan lainnya yang turut serta dalam dengar pendapat ini adalah anggota Komisi I DPRD Kukar Drs H Sutopo Gasip MPd dan anggota baru DPRD Kukar dari Partai Amanat Nasional, Jumarin Tripada, yang juga anggota Komisi IV DPRD Kukar.


Sedangkan puluhan mahasiswa dan elemen masyarakat yang terlibat dalam dengar pendapat ini terdiri dari unsur BEM Universitas Kutai Kartanegara, HMI Cabang Tenggarong, PC PMII Kukar, LSM Barisan Oposisi Murni (BOM), dan Kelompok Studi Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Poksi) Kukar.


Koordinator Poksi Kukar Hendy Yuzar dalam kesempatan tersebut menyerahkan Rekomendasi Perubahan untuk Program Pendidikan APBD 2007 yang terdiri dari 8 butir. Salah satu rekomendasinya adalah mendesak distribusi berkeadilan dan merata dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, seperti rehab sekolah maupun tenaga pendidik.


Menanggapi hal itu, Drs Akhdar Rivai dari Dinas Pendidikan Kukar mengakui minimnya jumlah tenaga pendidik di pedesaan dibandingkan di daerah perkotaan. "Kami berupaya untuk mendistribusikan guru-guru ke pedesaan, namun itu semua memerlukan proses dari Badan Kepegawaian Daerah," imbuhnya.


Sementara Koordinator LSM BOM Efri Novianto menilai bahwa ada dua prioritas yang mesti dilakukan Pemkab Kukar dalam membenahi sektor pendidikan, yakni infrastruktur dan suprastruktur.


"Infrastruktur tidak hanya terbatas pada bangunan atau fisik sekolah saja, melainkan juga penunjang lainnya seperti tenaga pendidik yang berkualitas. Sedangkan suprastruktur yang kami maksud adalah manajemen pengelolaan, baik yang menyangkut kurikulum pengajaran maupun pengelolaan keuangan," ujar Efri.


Dengar pendapat yang membahas masalah pendidikan di Kukar ini berlangsung cukup alot. Hampir seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat silih berganti berupaya menyampaikan saran-saran dan kritiknya.


Wakil Ketua Komisi IV H Salehuddin selaku pimpinan rapat terpaksa meminta izin untuk mengakhiri dengar pendapat tersebut. Salehuddin menyampaikan terima kasih kepada para mahasiswa yang telah memberikan sumbang saran dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kukar.


Salehuddin juga berjanji akan menampung saran-saran atau rekomendasi dari mahasiswa, serta membuatkan pernyataan tertulis dari DPRD menyikapi rapat dengar pendapat dengan mahasiswa yang dilakukan hari ini. (win)