KutaiKartanegara.com 26/03/03
Sejauh ini anak-anak dan kaum perempuan memang kerap menjadi korban tindak kejahatan dan kekerasan. Baik itu kekerasan fisik, psikis ataupun seksual. Dimana korbannya akan mengalami kerugian yang cukup besar, baik moril maupun materil.

Untuk itulah, kemarin di Mapolres Kutai dilakukan pertemuan antara beberapa pihak terkait untuk membicakan hal tersebut. Termasuk pula sebagai upaya tindak lanjut kesepakatan antara Kapolri, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Sosial dan Menteri Kesehatan RI. Untuk memberikan pelayanan khusus bagi anak-anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan, dalam sebuah Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).

Hadir di Mapolres Kutai kemarin, dari Polda Kaltim AKBP dr TB Rijanto yang mewakili Kabid Dokkes. Kemudian Camat Muara Badak Rusmina SH, Wakil Kepala Kesehatan Kukar, Ketua Gerakan Organisasi Wanita (GOW) Kukar, Ketua Himpunan Wanita Karya (HWK) Kukar dan Ketua Cabang Bhayangkari Kutai.

"Intinya, pada pembentukan PPT tersebut dibicarakan soal perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual, yang akan ditangani secara bersama," jelas Kapolres Kutai AKBP Drs Arief Wicaksono yang kemarin memimpin pertemuan itu.

Dipaparkan dalam menangani bagian medis bagi korban bersangkutan diserahkan kepada pihak rumah sakit. Sementara soal pengaruh psikis korban, oleh pihak psikiater. Sedangkan rehabilitasi mentalnya dipercayakan ke pihak Dinas Sosial dan rohaniawan. 

"Untuk penanganan secara hukum atau yuridisnya, dilakukan polisi. Ditangani dalam Ruang pelayanan Khusus (RPK), biasanya dilakukan oleh Polisi Wanita (Polwan). PPT nantinya memberikan pelayanan dan perlindungan kaum perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan," kata Arief.

Agar langkah ini bisa maksimal tercapai, mengingat ini juga bakal memiliki hubungan erat dengan program Gerbang Dayaku di Kukar, diharapkan Bupati Syaukani dapat mempelopori terbentuknya PPT ini. "Karena bagaimanapun juga diperlukan keputusan dan kepedulian politis untuk lebih memperhatikan nasib perempuan dan anak-anak," ujar Kapolres.

Mengingat selama ini kepedulian terhadap anak-anak sudah ditunjukkan Pemkab Kukar, dengan telah dicanangkannya Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA). Dimana nantinya Kukar akan terbebas dari pekerja di usia sekolah dan anak-anak Kukar mutlak paling rendah mengenyam pendidikan di SLTP, 2007 nanti.

"Semua pihak yang terlibat di PPT ini statusnya adalah sama. Antara Polres, Diskes dalam hal ini rumah sakit, Psikiater dan Dinas Sosial. Terpenting bagi mereka yakni mengerti mekanisme kerjanya. Yaitu dapat membedakan antara pasien biasa dengan korban kekerasan tadi," ujar Arief lagi.

Pertemuan yang digelar kemarin selesai sekitar pukul 11.45 Wita. Dalam pertemuan tersebut juga ada hal menarik yang disampaikan Ketua HWK dan GOW Kukar. mereka mengimbau polisi agar jangan ragu-ragu dalam menangani kasus pelecehan terhadap perempuan, seperti halnya kasus yang baru-baru ini terjadi dilakukan oleh Drs Dardiansyah yang menjadi Ketua KNPI Kukar. (idn)