Drs Heru Waluyo M Com saat memaparkan materinya Photo: Agri

KutaiKartanegara.com 11/11/03 20:55 WITA
Kabupaten Kutai Kartanegara telah ditunjuk oleh pemerintah pusat khususnya Kementerian Lingkungan Hidup RI sebagai daerah percontohan di Indonesia bagi penghitungan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau yang akan mulai diterapkan pada tahun 2004 mendatang.

Untuk mensosialisasikan PDRB Hijau ini, pihak Kementerian Lingkungan Hidup RI bekerjasama dengan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kutai Kartanegara menggelar Seminar Sehari tentang Penghitungan PDRB Hijau bertempat yang berlangsung siang tadi di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar.

Seminar sehari ini dibuka oleh Asisten II Pemkab Kukar Ir HM Aswin MM MSc yang bertindak mewakili Bupati Kukar H Syaukani HR dengan menampilkan pemateri Asisten Deputi Menteri LH urusan Limbah Domestik Drs Heru Waluyo M Com, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman M Suparmoko dan Ir Arief. Bertindak sebagai moderator adalah Dra RR Rini Budi Sayekti, Kepala Bapedalda Kukar.

Dihadapan sekitar 75 orang peserta dari DPRD Kukar, dinas/instansi Pemkab Kukar, Universitas Kutai Kartanegara, Bapedalda Provinsi Kaltim dan Bapedalda Kota Samarinda ini, Drs Heru Waluyo M Com yang tampil pada kesempatan pertama menyampaikan materi berjudul Mengintegerasikan Aspek Lingkungan dan Ekonomi dalam Kebijakan Pembangunan Daerah.

Suasana seminar sehari Penghitungan PDRB Hijau di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar siang tadi Photo: Agri

Dikatakan oleh Heru Waluyo, setiap pembangunan yang pro ekonomi pasti berdampak pada
kerusakan lingkungan, dan sudah saatnya pembangunan di Indonesia juga memperhatikan lingkungan seperti yang telah banyak dilakukan negara-negara maju.

"Kerusakan lingkungan merupakan beban biaya yang sangat besar yang harus ditanggung oleh semua pihak baik negara maupun masyarakat. Dengan melakukan pembangunan yang sekaligus memelihara lingkungan melalui upaya-upaya pencegahan, maka kerugian-kerugian tersebut dapat dihindari sehingga pembangunan akan menjadi lebih efektif dan efisien," ujar Heru Waluyo.

Sementara itu, M Suparmoko yang tampil pada kesempatan kedua memaparkan konsep penghitungan PDRB Hijau yang merupakan hasil dari nilai pendapatan regional dikurangi kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam.

Dengan menerapkan PDRB Hijau, banyak manfaat yang dapat diperoleh diantaranya adalah untuk perencanaan pembangunan sektoral dan regional yang realistis, untuk mengetahui deplisi dan degradasi lingkungan pada masing-masing sektor kegiatan, mengetahui nilai kehilangan SDA dan kerusakan lingkungan, untuk
menentukan pungutan lingkungan dan ganti rugi kerusakan.

Kukar Dipilih Karena Kaya SDA
Mengapa Kukar terpilih sebagai pilot project dalam penerapan penghitungan PDRB Hijau ini? Menurut Sudharto P Hadi, Staf Ahli Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Ekonomi dan Lingkungan seperti yang dilansir Tempo.co.id beberapa waktu lalu mengatakan, dipilihnya Kukar karena kabupaten ini memiliki sumber daya alam yang kaya dan beraneka ragam.

"Jika uji coba di Kukar ini berhasil, maka penghitungan PDRB Hijau ini akan dilakukan secara bertahap di seluruh kabupaten dan kota di seluruh Indonesia," demikian kata Sudharto. (win)

Berita Terkait:
PDRB Harus Masukkan Faktor Lingkungan (19/11/02)