KutaiKartanegara.com 10/03/03
Ketua APKASI Drs H Syaukani HR MM setuju jika pemilihan kepala daerah seperti Bupati atau Walikota dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Hal ini diungkapkan Syaukani dalam diskusi interaktif "Indonesia First Channel" yang disiarkan langsung oleh Trijaya FM 104,75 MHz tadi pagi di Jakarta.

Diskusi interaktif yang mengambil tema "Otonomi Daerah: Kebijakan Setengah Hati" ini menampilkan Drs H Syaukani HR MM (Ketua APKASI/Bupati Kukar) sebagai pembicara bersama  Dr Syarif Hidayat (Staf Peneliti LIPI) dan Muhammad Akil Mochtar SH (Anggota DPR RI). Diskusi interaktif "Indonesia First Channel" dilaksanakan di Hotel Grand Hyatt Jakarta dengan dipandu oleh tokoh pers nasional kawakan, Parni Hadi.

Dalam diskusi ini dibahas mengenai implementasi otonomi daerah yang kesannya masih setengah hati diberikan pemerintah pusat kepada daerah, masalah revisi Undang Undang Otonomi Daerah, tudingan terhadap kurang harmonisnya hubungan Gubernur dengan Bupati/Walikota, dan salah satu topik yang cukup menarik serta menjadi perdebatan adalah sistem pemilihan Bupati atau Walikota secara langsung oleh masyarakat.

"Salah satu ciri khas dari pelaksanaan otonomi daerah adalah demokratis, semua dilaksanakan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Nah, mengapa tidak jika pemilihan bupati dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat." kata Syaukani. 

Menurut Syaukani, konsekuensi dari pemilihan langsung ini berarti bupati pun dapat pula di-impeach (diberhentikan) oleh masyarakat sebelum masa jabatannya berakhir. Syaukani juga mengusulkan agar sistem pemilihan langsung Bupati ini menggunakan Undang-Undang yang dibentuk khusus diluar UU Otonomi Daerah yg sudah ada.

Syarif Hidayat setuju dengan Syaukani terhadap sistem pemilihan langsung Bupati ini. Namun menurutnya, untuk impeachment (pemberhentian dari jabatan) tidak dapat dilakukan secara langsung oleh masyarakat, mungkin melalui mekanisme DPRD kemudian diajukan ke lembaga yang ada di pusat.

Sementara itu Akil Mochtar pesimis dengan pemilihan langsung ini karena menurutnya pemilihan bupati/walikota secara langsung tidak sama dengan pemilihan kepala desa. "Pemilihan bupati secara langsung tidaklah gampang, karena harus ada panitianya seperti halnya panitia khusus di DPR RI. Masing-masing daerah juga tidak sama kemampuannya. " kata Akil Mochtar. Namun menurutnya lagi, tidak menutup kemungkinan pemilihan langsung dilaksanakan jika masyarakat di daerah memang menghendakinya.

Parni Hadi yang menjadi moderator pun menimpali, jika daerah sudah siap mengapa tidak dicoba saja, misalnya Kutai Kartanegara.

Diskusi interaktif ini juga menerima telepon dari para pendengar yang ingin memberikan tanggapan. Tercatat 7 penelepon yang masuk memberikan opini dan kritiknya, umumnya mereka setuju jika bupati dipilih secara langsung oleh masyarakat. Seperti penelepon pertama yakni Simanjuntak dari Jakarta, ia menyambut baik jika pemilihan bupati dilakukan secara langsung oleh rakyat namun ia meminta jabatan bupati tersebut cukup untuk 1 kali saja, karena ia khawatir jika Bupati menjabat 2 periode karena keserakahan untuk memperkaya diri.

Senada dengan penelepon pertama, Syamsul Bahri -juga dari Jakarta- mendukung dilaksanakannya pemilihan langsung Bupati oleh masyarakat dan menyarankan agar jabatan Bupati juga cukup satu periode saja bukan karena masalah serakah atau tidak serakahnya.

Sementara seorang penelepon dari Makasssar menyoroti pelaksanaan otonomi daerah yang kesannya bukan untuk mensejahterakan rakyat, melainkan hanya untuk mensejahterakan elite politik dan elite massa di daerah saja misalnya dengan gencarnya pembelian mobil-mobil dinas baru bagi pejabat-pejabat di daerah.

Novelis Indonesia populer, La Rose pun turut memberikan opininya. La Rose menyoroti masih banyaknya SDM di daerah yang belum siap untuk menjalankan program dari pusat, misalnya program Ketahanan Pangan yang masih tidak siap dilaksanakan di daerah. La Rose dalam kesempatan itu juga menyampaikan pujiannya kepada Bupati Syaukani HR terhadap pesatnya pembangunan di Kutai Kartanegara.  

Menanggapi opini para penelepon mengenai masa jabatan bupati, Syaukani mengatakan perlunya dibentuk Undang-Undang yang membatasi jabatan seorang bupati. Apakah dia menjabat selama 1 periode atau 2 periode sebenaranya tidak masalah, yang penting nawaitu-nya (niatnya) adalah keberpihakan kepada masyarakat. "Kalau memang niatnya sudah bukan untuk mensejahterakan masyarakat, jabatan bupati tersebut cukup satu periode saja." tandas Syaukani.

Diskusi interaktif yang berjalan selama dua jam ini berakhir sekitar pukul 09.40 WIB. Selain dapat didengarkan masyarakat ibukota, diskusi menarik ini juga dipancarluaskan oleh jaringan Trijaya FM di Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Makassar dan Jayapura. Siaran Trijaya FM ini juga dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dengan menggunakan satelit Telkom 1. (win)