H. Bachtiar Effendi, BcHK Photo: Joe

KutaiKartanegara.com 07/01/03
Ketua DPRD Kutai Kartanegara, H. Bachtiar Effendi BcHK mensinyalir adanya provokator untuk mengeruhkan suasana menjelang Pemilu 2004 di Kabupaten Kutai Kartanegara mendatang.

Namun oleh Bachtiar Effendi indikasi dan faktor-faktor yang khawatirkannya itu tidak diungkapkannya secara jelas, transparan dan subtantif. Statement Bachtiar yang bernada keluhan sekaligus peringatan ini disampaikannya dalam konferensi pers usai memimpin Rapat Paripurna II DPRD Kukar tentang penyampaian RAPBD 2003 dan 20 buah Raperda oleh Bupati Kukar, Drs H Syaukani HR MM kemarin (06/01) di Tenggarong.

Ditambahkan oleh Bachtiar dalam etika berpolitik kita saat ini nampaknya berpegang pada prinsip "menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan", padahal sebagai bangsa kita adalah selalu berada dalam payung hukum. Selain itu setiap warga negara memiliki keyakinan agama sesuai dengan sila pertama Pancasila.

"Saya mengharapkan agar semua pihak di daerah ini mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku. Karena dengan berupaya menjaga etika berpolitik yang santun dan tetap dalam koridor persatuan dan kesatuan insya Allah membawa berkah bagi kemajuan daerah ini". demikian kata Bachtiar Effendi.

Menyinggung tentang RAPBD 2003 dan 20 macam Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Syaukani, menurut Bachtiar jangan dianggap sudah final. Semua ini harus melalui penelitian yang mendalam apakah layak atau tidak untuk disahkan menjadi APBD definitif.

Besaran dananya bisa saja berubah menjadi mengecil atau membesar tergantung dari kebutuhan nyata di lapangan dan tuntutan masyarakat. Jadi jangan disangka kami yang ada di dewan ini semuanya 'yes man', yang jelas RAPBD 2003 akan kami bedah secara komprehensif dan transparan dengan melibatkan semua pihak yang ada di daerah ini.

Mengenai berbagai Peraturan Daerah yang telah dibuat dan disahkan DPRD Kukar selama ini, menurut Bachtiar Effendi tidak satupun dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. "Ada 77 buah Perda yang diajukan Pemda Kabupaten/Kota di Indonesia yang ditolak Pemerintah pusat baru-baru ini, dari jumlah itu tidak satupun yang berasal dari Kutai Kartanegara. Ini menunjukkan bahwa kita sudah memahami konsep NKRI dan tidak kebablasan dalam menyikapi UU No. 22 dan 25 tentang otonomi daerah." katanya.

Mengenai alokasi pengeluaran pembangunan yang dianggarkan dalam RAPBD 2003 yaitu sebesar 65 % atau Rp 1,4 trilyun lebih dimana 75 % dari jumlah tersebut diperuntukkan bagi wilayah pedesaan oleh Bachtiar Effendi pihaknya sangat mendukung. Menurutnya bila dibandingkan dengan ketentuan pemerintah yang dipatok minimal 70 % ternyata Kukar yang tertinggi dalam alokasi pembangunan pedesaan. (joe)