KutaiKartanegara.com 14/06/03
Setelah sempat membuat berbagai kalangan di Kutai Kartanegara gerah karena belum turunnya dana perimbangan dari sektor bagi hasil minyak dan gas (migas) ke kas daerah, akhirnya dana tersebut turun juga pada Kamis (12/06) lalu.

Namun, seperti yang dilansir Tribun Kaltim kemarin, dana perimbangan bagi hasil migas yang diberikan ke Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebesar Rp 373.506.205 tersebut masih belum mencukupi untuk menutupi biaya pengeluaran sejumlah Rp 600 miliar untuk 2 triwulan ini.

"Dengan dana sebesar itu, Komisi D memutuskan beberapa program yang harus diprioritaskan, seperti Gerakan Pengembangan dan Pemberdayaan Kutai (Gerbang Dayaku) di 18 kecamatan," ungkap Ketua Komisi D DPRD Kukar, Drs H Subari kepada harian pendatang baru di Kaltim tersebut.

Menurut Subari, dana yang dialokasikan untuk program triwulan I ini dianggarkan sejumlah Rp 9,5 miliar. Alokasi dana berikutnya, kata Subari, diperuntukan bagi program yang sama (Gerbang Dayaku) yang dilaksanakan instansi teknis terkait sebesar Rp 108,7 miliar.

Sisanya dari dana itu, dikatakan Subari, kemungkinan akan digunakan untuk kegiatan proyek yang belum terbayar sejak anggaran tahun 2002 lalu. Namun lanjutnya, dana perimbangan tersebut belum dapat membayar semua kegiatan pembangunan proyek.

Sementara itu, mengenai adanya tuntutan para kontraktor yang telah menyelesaikan proyek agar dananya segera dibayar, Subari menegaskan bahwa itu telah diatur dan sepakati saat pertemuan antara Ketua Komisi E, H Syahrani SE dengan Kabag Keuangan Pemkab H Suryanto Anwar SE MM dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kukar Drs Fathan Djoenaidi.

Syahrani, seperti dikatakan Subari menegaskan bagi kontraktor yang telah mengerjakan proyek akan dibayar berdasarkan urutan tanggal pelaksanaan proyek. Jadi bukan berdasarkan nilai proyek itu. (ami/win)