SEJUMLAH pemerhati pendidikan dan koalisi LSM mendadak menemui anggota DPRD Kukar usai acara pelantikan mutasi pejabat eselon II, III, dan IV yang digelar di Pendopo Bupati, Jumat (6/3). Mereka menyampaikan aspirasi khusus penolakan terhadap pengangkatan jabatan struktural Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kukar yang diisi oleh Drs H Abdul Thalib MM.

Koalisi LSM dan masyarakat peduli pendidikan yang menemui Anggota Dewan meminta agar penangkatan Abdul Thalib dievaluasi dan dibatalkan. Dalam surat pernyataan sikap, mereka menilai pengangkatan Abdul Thalib sebagai Kepala Disdik Kukar diduga ada manipulasi persyaratan administrasi.

Persyaratan administrasi yang diduga dimanipulasi Abdul Thalib berhubungan dengan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dan prosedur kenaikan kepangkatan PNS. DP3 merupakan bagian persyaratan jabatan struktural pengkatan Kepala Dinas Kukar dan kenaikan pangkat.

Sementara itu, dalam menjalankan tugasnya, Abdul Thalib juga dinilai tidak aktif selama kurang lebih 2 tahun. Dan ini telah melanggar sumpah jabatan. Yang mengejutkan lagi, seperti dipaparkan dalam surat pernyataan penolakan koalisi LSM dan masyarakat peduli pendidikan, yang bersangkutan mendapatkan penilaian baik untuk menduduki jabatan struktural. Hal ini tentu saja menguatkan adanya dugaan menipulasi data.

”Sesuai PP Nomor 100 Tahun 2000, untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kinerja guru, maka dibutuhkan kepala Dinas Pendidikan yang memiliki track record dan prestasi kerja yang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir,” tegas Ishak Budul, juru bicara Koalisi LSM.


Tampak hadir sejumlah Pegawai Disdik Kukar yang menolak Abdul Thalib sebagai Kadisdik
Photo: murdiansyah
Sorotan tajam pengangkatan Abdul Thalib juga disampikan para pegawai Disdik Kukar. Kasubdin Sarana dan Prasarana, Rivai, misalnya, dalam pernyataan dihadapan beberapa Anggota Dewan, dengan tegas meminta agar penangkatan Abdul Thalib ditinjau kembali. Dia menilai Pj Bupati dalam melakukan mutasi ataupun pengangkatan Kepala Disdik tidak sesuai dengan aspirasi guru dan LSM.

Selain itu, hal senada juga diungkapkan pegawai Disdik lainnya, Syahril. Kasubdin Tenaga Guru dan Tenaga Disdik, ini bahkan dengan tegas mengatakan pengangkatan Abdul Thalib sebagai Kapala Disdik sangat mengecewakan insan pendidikan di daerah ini. ”Kita meminta agar proses jabatan Abdul Thalib dibatalkan dan jabatan PNSnya agar ditinjau lagi,” paparnya.

Mengomentari sorotan pegawai Disdik dan koalisi LSM terhadap dirinya. Abdul Thalib kepada wartawan menegaskan, bahwa dirinya selama menjabat wakil kepala Disidik tetap menjalankan pekerjaan yang ada, terutama dalam pengawasan. Bahkan dalam mejalankan tugas harus sering melakukan pengawasan langsung ke lapangan atau ke sekolah-sekolah.

Pertemuan koalisi LSM dan masyarakat peduli pendidikan di daerah ini digelar di Ruang Panmus DPRD Kukar. Rapat pun digelar spontan. Tampak hadir pada pertemuan itu beberapa Anggota Dewan seperti Salehudin, Dedy Sudarya, Khairuddin, Sutopo Gasip, Suwaji, G Asman Gilir, Wahid Katung, dan Marwan.

Bahkan, koalisi LSM dan masyarakat peduli pendidikan yang terdiri dari KOMPAK, FORPEMA-TS, GEPAK Kukar, LSM LP3D, LSM PKLH, GP2D Kukar, ABAL, dan LIPPENT Kukar, berencana akan menggelar demo besar-besaran pada hari Selasa (10/3), bila aspirasi penolakan Abdul Thalib tidak diperhatikan pemerintah daerah ini.

Sementara itu, menyikapi tuntutan masyarakat peduli pendidikan di daerah ini, Ketua DPRD Kukar, Salehudin, dalam sikapnya akan memfasilitasi pertemuan selanjutnya dan berencana akan menghadirkan Pj Bupati untuk menjawab permasalahan pengangkatan Abdul Thalib sebagai Kepala Disdik Kukar.

samhar <berontnni@yahoo.com>
tenggarong, kaltim, Indonesia - 09 Maret 2009 13:56:00 WITA