Bupati Kukar H Syaukani HR ketika menyerahkan berkas LPJ kepada Ketua DPRD H Bachtiar Effendi untuk dipelajari dan dibahas pihak anggota dewan Photo: Joe

KutaiKartanegara.com 24/02/04 15:51 WITA
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Drs H Syaukani HR MM tadi pagi menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Akhir Tahun Anggaran 2003 dalam Sidang Paripurna ke-5 DPRD Kukar yang dipimpin H Bachtiar Effendi.

Dalam laporan pertanggung-jawabannya, Syaukani mengakui bahwa secara keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar selama tahun anggaran 2003 lalu mengalami banyak hambatan.

"Berdasarkan kondisi obyektif selama pelaksanaan pembangunan tahun 2003 maka masih ditemui beberapa hambatan. Ada 5 hambatan yang ditemui diantaranya masih belum tercapainya realisasi keuangan dari hasil perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hal ini berimplikasi terhadap pelaksnaan beberapa program pembangunan baik di pedesaan, perkotaan dan penunjang umum yang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya," kata Syaukani.

Ditambahkannya, hal lain yang perlu dicermati adalah belum dilaksanakannya pelimpahan kewenangan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dari pemerintah pusat kepada daerah secara konsisten. Padahal dalam kewenangan pengelolaan SDA sangat berarti dan sangat potensial dalam penerimaan daerah.

"Padahal sudah 4 tahun kita melaksanakan otonomi daerah, ternyata sampai saat ini pusat masih enggan menyerahkan kewenangannya. Oleh sebab itu dalam berbagai kesempatan selaku Ketua APKASI saya selalu mengajak semua pihak di daerah terutama asosiasi pemerintahan yang ada untuk bersama-sama mendesak pemerintah pusat segera menyerahkan kewenangannya sesuai dengan UU No 22 dan 25 tahun 1999," demikian katanya.

Sebagai informasi, belanja pengeluaran dalam APBD Kukar tahun anggaran 2003 lalu untuk pembangunan saja ditarget sebesar Rp 1,8 trilyun lebih namun realisasinya hanya mencapai Rp 991,7 milyar lebih atau 53,76 persen. (joe)