Ketua DPRD H Bachtiar Effendi (kanan) saat menyerahkan dokumen Raperda usul insiatif DPRD Kukar tentang pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Wabup H Samsuri Aspar Photo: Joe

KutaiKartanegara.com 09/06/04 16:10 WITA
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyampaikan usul Inisiatif mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam suatu sidang Paripurna ke-7 yang dipimpin ketuanya H Bachtiar Effendi di Tenggarong tadi pagi.

Dokumen Raperda yang sebelumnya dibacakan salah seorang dari 8 anggota DPRD Kukar yang mengajukan usul inisiatif tersebut Djanto S Wahyudi ditandai dengan penyerahan dokumen Raperda oleh H Bachtiar Effendi kepada Wakil Bupati Kukar Drs H Samsuri Aspar MM disaksikan Muspida, para anggota dewan, pimpinan dinas/instansi serta sejumlah undangan lainnya.

Ketua DPRD Kukar H Bachtiar Effendi BcHk mengatakan, usul inisiatif ini merupakan yang ketiga kalinya dilakukan dewan selama masa bakti 1999-2004. Dikatakannya, usul inisiatif ini didasarkan atas UU No 4/1999 kemudian diubah menjadi UU No 22/2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

"Berpegang dengan kedua ketentuan itu maka dewan berwenang dan berhak membuat Raperda dalam hal ini tentang Pembentukan BPKD Kukar," ujar H Bachtiar Effendi. Menurutnya, kendati Raperda ini pada awalnya merupakan gagasan para tokoh fraksi namun perlu diingat bahwa Raperda ini pada akhirnya merupakan bentuk kerjasama dewan bersama Pemkab dimana keduanya merupakan mitra sejajar di daerah.

Bachtiar berharap agar dewan segera merampungkan raperda ini sebagai puncak pengabdian anggota mengingat masa baktinya akan berakhir bulan Juni ini. Sementara itu di tempat yang sama Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kukar, Drs Fathan Joenaidi MM mendukung terbentuknya lembaga BPKD.

Dikatakan pula, terwujudnya lembaga BPKD ini minimal merupakan integrasi dari 3 lembaga yang telah ada yaitu Dispenda, Bagian Keuangan dan Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kabupaten.

Fathan mengharapkan raperda ini tidak menimbulkan distorsi terutama dalam penentuan fungsi dan struktur organisasi BPKD. Artinya, Fathan menambahkan, Raperda ini bisa mengakomodir struktur dan fungsi 3 lembaga sebelumnya yang kemudian diintegrasikan dalam wadah BPKD nanti.

Pengalaman selama ini menunjukan terutama bagi daerah lain yang telah membentuk BPKD ternyata lebih banyak mengunggulkan salah satu peran dari 3 lembaga sebelumnya. Sehingga lembaga BPKD yang telah dibentuk itu ingin kembali ke posisi seperti sebelumnya. "Pengebirian ini jangan sampai terjadi, sehingga kinerja BPKD Kukar mendatang benar-benar solid sekaligus aspiratif," ujar Fathan.

Sementara menurut juru bicara pengusul inisiatif Raperda BPKD Kukar, Djanto S Wahyudi, Raperda ini terdiri dari lima Bab. Pada Bab III diantaranya menyebutkan bahwa kelompok jabatan fungsional memuat uraian jabatan-jabatan di luar struktur BPKD dan lembaga teknis sesuai kebutuhan serta tatacara pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional.

Sedang pada Bab IV mengenai tatakerja dan hirarkis jabatan-jabatan dalam struktur organisasi BPKD. Sementara di saat yang sama, disampaikan pula nota penjelasan Pemkab Kukar tentang Raperda Restrukturisasi Lembaga Perangkat Daerah oleh Wakil Bupati Kukar Drs H Samsuri Aspar MM. (joe)