Wabup Kukar H Samsuri Aspar saat menyampaikan sambutannya dihadapan anggota DPRD Kukar tadi siang Photo: Joe

KutaiKartanegara.com 28/04/04 16:46 WITA
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyetujui 14 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam suatu Sidang Paripurna ke-5 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kukar, H Ifni Djuraidi SSos.

Pengesahan 14 Raperda menjadi Perda tersebut ditandai dengan penanda-tanganan berita acara pengesahan yang dilakukan oleh Wakil Bupati Kukar Drs H Samsuri Aspar MM dan Wakil Ketua DPRD Kukar H Ifni Juraidi SSos tadi siang di Tenggarong.

Salah satu dari 14 Raperda yang disahkan menjadi Perda Kabupaten Kukar tersebut adalah Perda tentang Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA) yang paling lama digodok dewan semenjak tahun 2002 setelah ZBPA dicanangkan di Kukar oleh Menteri Tenaga Kerja RI dan perwakilan ILO Indonesia.

Suasana penandatanganan berita acara pengesahan 14 Perda oleh Wabup Samsuri Aspar (tengah) didampingi Wakil Ketua DPRD Kukar H Ifni Djuraidi Photo: Joe

Sedang Perda lainnya masing-masing adalah tentang Pembentukan Tiga Kelurahan Baru di Kecamatan Samboja yaitu Kelurahan Pemedas, Kelurahan Bukit Merdeka dan Kelurahan Karya Merdeka. Kemudian Perda tentang Pengelolaan Bantuan Sumbangan dan Pinjaman dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Desa, Perda Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Asuhan Anak.

Selanjutnya Perda tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Loka Bina Karya, Perda Pengelolaan Air Bawah Tanah. Kemudian Perda tentang Retribusi dan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi serta Pendaftaran Pengusaha Kecil dan Menengah.

Lalu Perda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kukar. Dari jumlah Perda tersebut terdapat 3 buah Perda yang menyangkut tentang Retribusi Diantaranya Adalah Retribusi Izin Usaha Industri dan Retribusi Izin Pembuatan Badan Kapal/Angkutan Air.

Disamping itu terdapat pula 2 buah Perda perubahan yaitu Perda No 3 tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perda No 9 tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.

Wakil Ketua DPRD Kukar H Ifni Djuraidi (tengah) saat memimpin Sidang Paripurna ke-5 DPRD Kukar Photo: Joe

Sebelum pengesahan ke 14 Raperda menjadi Perda yang berlaku efektif di wilayah Kukar terhitung sejak hari ini, terlebih dahulu disampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD Kukar. Umumnya dalam kata akhir ke 5 Fraksi yang disampaikan juru bicaranya masing-masing meminta agar ke 14 Perda tersebut segera dapat dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggung jawab.

Sementara itu Wakil Bupati Kukar Drs H Samsuri Aspar MM menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada anggota DPRD Kukar yang dapat menyelesaikan ke 14 perda tersebut.

"Ini bukti nyata anggota DPRD Kukar telah melaksanakan kewajiban legislasinya dengan baik dan benar sesuai dengan harapan masyarakat dan Pemkab kukar," ujar H Samsuri Aspar.

Ditambahkannya bahwa 14 perda ini merupakan tugas terkakhir dan bersifat monumental bagi anggota DPRD Kukar masa bakti 1999-2004. Oleh sebab itu atas nama rakyat dan Pemkab Kukar, ia menyampaikan terima kasih atas pengabdian anggota DPRD Kukar selama ini. "Semoga perda yang disahkan ini dapat mendukung kemajuan daerah dan kemakmuran rakyat," demikian kata Wabup H Samsuri Aspar.

Kegiatan yang diikuti ratusan perwakilan perusahaan nasional maupun kalangan usaha kecil menengah di Kaltim ini dibuka secara resmi oleh Bupati Kukar yang diwakili oleh Assisten II Pemkab Kukar Ir HM Aswin MM MSc tadi sore. (joe)