KutaiKartanegara.com 26/04/04 20:57 WITA
Mulai tahun anggaran 2004 ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Bagian Humas dan Protokol telah mengambil kebijakan untuk mengurangi langganan koran/tabloid/majalah. Selain itu, Pemkab Kukar juga tidak akan lagi melayani tagihan iklan tembak atau iklan yang dimuat di media tanpa sepengetahuan maupun persetujuan Pemkab Kukar.

Demikian hal tersebut diungkap Kabag Humas dan Protokol Drs Abidinsyah Kadrie MM kepada KutaiKartanegara.com belum lama ini. Menurutnya, selain dalam rangka efisiensi dan mengurangi beban belanja Pemkab Kukar, kebijakan yang diambil Pemkab Kukar ini merupakan suatu bentuk pembinaan terhadap media agar terus meningkatkan kualitasnya sehingga dapat menggaet masyarakat luas sebagai konsumen dan dapat terbit secara teratur.

"Saat ini Pemkab Kukar berlangganan puluhan koran/majalah lokal dan nasional. Anggaran untuk berlangganan media tersebut mencapai Rp 1 milyar dan sudah termasuk untuk membayar iklan dari Pemkab Kukar. Namun tidak termasuk untuk iklan tembak yang biasanya dimuat tanpa sepengetahuan kami," tegas Abidinsyah Kadrie.

Ia juga menyatakan siap menghadapi protes beberapa kalangan yang tidak puas terhadap kebijakan Pemkab Kukar dalam merasionalisasi langganan koran/majalah/tabloid maupun iklan tembak. "Silakan saja jika ada yang mau protes, tapi mesti diingat bahwa kebijakan ini adalah dalam rangka untuk meghemat uang rakyat," tandasnya.

Yang pasti, tambah Abidinsyah, kebijakan untuk mengurangi dan memberhentikan langganan terhadap beberapa media lokal non harian bukan dimaksudkan untuk mematikan usaha penerbitan pers sejumlah media.

Pihaknya juga menyadari bahwa media lokal non harian tersebut memiliki dukungan finansial kurang memadai, namun kelemahan tersebut jangan dijadikan alasan untuk memaksa Pemkab Kukar atau instansi lainnya untuk berlangganan. Demikian katanya. (win)