H Surya Agus SP Photo: Yanda

KutaiKartanegara.com 23/03/04 13:13 WITA
Jika pada Pemilu tahun 1999 institusi pemantau Pemilu seperti Forum Rektor Indonesia menempatkan tenaga pemantaunya  di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS), maka untuk tahun ini hanya ditempatkan di wilayah-wilayah yang dianggap representatif.

Untuk Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), hanya Zona I yang meliputi Kecamatan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan saja yang dipantau oleh Forum Rektor Indonesia Sub Simpul Kukar, itupun hanya 100 dari 163 TPS yang ada.

Menurut Sekretaris FRI Sub Simpul Kukar, H Surya Agus SP, keterbatasan tersebut akibat minimnya alokasi dana dari UNDP (United Nations Development Programme) yang hanya sebesar Rp 18 juta untuk tiap sub simpul. Sementara lembaga lainnya yang biasanya mendanai FRI seperti National Democratic Institute for International Affairs (NDI) sampai saat ini belum ada tanda-tanda mengucurkan dana.

"Namun demikian FRI Sub Simpul Kukar juga mendapat dukungan dana dari Yayasan Kutai Kartanegara yang telah memberikan dana sebesar Rp 12 juta. Sedangkan dari Pemkab Kukar ataupun KPU tidak ada," ujar Surya Agus.

Ditambahkannya, dengan keterbatasan dana dari UNDP tersebut dipastikan tiap pemantau pemilu yang terdiri dari kalangan mahasiswa dan akademisi akan mendapatkan alokasi sekitar Rp 40 ribu per orang. Namun jika donatur lain dari NDI, Pemkab dan KPU memberikan bantuan dana, maka diperkirakan para pemantau memperoleh alokasi Rp 80 ribu per orang. "Namun hal ini masih belum pasti," kata Surya Agus yang juga Kepala BAAK Unikarta ini.

Dari kalangan mahasiswa banyak yang kecewa dengan masalah berkurangnya alokasi dana pada Pemilu kali ini, seperti yang dikemukakan oleh Buyung Marajo, salah seorang mahasiswa FISIP Unikarta. Menurut Buyung bahwa dalam Pemilu sangat rawan dengan kecurangan dan seharusnya yang diprioritaskan adalah wilayah-wilayah terpencil yang minim pengawasan.

Menurutnya, dengan kebijakan FRI Pusat yang seperti ini maka pengawasan oleh masyarakat, pihak parpol, LSM dan seluruh stakeholders harus semakin ditingkatkan. Pemilu kali ini sangat monumental dengan adanya perubahan sistem dan mekanisme pemilihan yang tidak pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia.

"Pemilu 2004 juga sangat strategis dalam menentukan nasib bangsa Indonesia. Untuk itu Pemilu kali ini harus berjalan dalam koridor peraturan dan perlu didukung dengan pengawasan oleh seluruh stakeholders," demikian tandas mahasiswa asal Muara Kaman tersebut.

Sementara itu, dari beberapa aktivis pemantau Pemilu mengatakan berkurangnya bantuan dana dari luar negeri seperti UNDP ini disebabkan oleh adanya persoalan dalam laporan keuangan pada Pemilu lima tahun lalu yang mengakibatkan dipangkasnya alokasi dana untuk tahun ini. (zej/nop)

Berita Terkait:
Unikarta Latih 200 Pemantau Pemilu (21/03/04)