Assisten II Pemkab Kukar HM Aswin (kanan) saat menerima rombongan DPRD Kaltim yang dipimpin Fauzi Ahmad (kiri) Photo: Agri

KutaiKartanegara.com 20/04/04 17:17 WITA
Menindaklanjuti Laporan Pertanggung-jawaban (LPJ) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) H Suwarna AF terhadap pelaksanaan APBD Kaltim tahun anggaran 2003, tiga orang anggota DPRD Kaltim hari ini melakukan kunjungan ke Tenggarong untuk meninjau langsung pelaksanaan proyek-proyek APBD I Kaltim 2003 di Kutai Kartanegara (Kukar).

Kedatangan para anggota dewan provinsi Kaltim yang terdiri dari Fauzi Ahmad (Fraksi Golkar), Hedono Seto (Fraksi TNI) dan Jamiran (Fraksi PDIP) ini diterima tadi siang oleh Assisten II Pemkab Kukar Ir HM Aswin MM MSc beserta unsur dinas/instansi terkait di Ruang Eksekutif Bupati Kukar.

"Kami mendapat tugas untuk meninjau proyek APBD I Kaltim di kabupaten/kota di Kaltim sehubungan penyampaian LPJ Gubernur Kaltim 10 hari lalu. Sebelumnya kami telah ke Kabupaten Kutai Barat dan Kota Samarinda, dan baru hari ini ke Kukar," ujar Fauzi Ahmad.

Dikatakan Fauzi Ahmad, pihaknya perlu menanyakan dan meninjau langsung ke pemilik wilayah kabupaten/kota dimana proyek provinsi tersebut berada termasuk Pemkab Kukar apakah proyek-proyek tersebut benar-benar direalisasikan atau tidak sehingga dengan demikian pihaknya dapat memberikan tanggapan yang serius melalui pemandangan umum fraksinya.

Suasana pertemuan anggota DPRD Kaltim dengan pejabat Pemkab Kukar yang dipimpin Assisten II HM Aswin di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Tenggarong Photo: Agri

Dijelaskannya bahwa proyek-proyek yang dibiayai APBD I Kaltim di wilayah Kukar terdiri dari 5 proyek irigasi senilai Rp 93,5 milyar, proyek penanggulangan longsoran ruas jalan masing-masing di 2 titik yang menghubungkan Tenggarong-Kota Bangun serta Samarinda-Sebulu senilai Rp 7,85 milyar.

"Kemudian ada pula proyek peningkatan jalan Samarinda - Sanga Sanga senilai Rp 9 milyar, Samarinda - Anggana senilai Rp 6,5 milyar, Samarinda - Sebulu senilai Rp 3,95 milyar, Samarinda - Patung Lembuswana senilai Rp 8,5 milyar dan Sanga Sanga - Dondang senilai Rp 10 milyar serta Simpang Tiga Samboja - Muara Jawa senilai Rp 12,825 milyar," kata Fauzi Ahmad.

Menanggapi hal tersebut, Assisten II HM Aswin sangat menyayangkan pihaknya tidak mengetahui persis sebagian proyek yang dikerjakan melalui APBD I sehingga pihaknya tidak dapat menjelaskan lebih banyak mengenai proyek-proyek tersebut.

"Tidak ada laporan yang diberikan langsung kepada kami sehingga sulit bagi kami untuk memantau kegiatan mereka. Kalau bisa pada masa mendatang, proyek-proyek APBD I tersebut diserahkan langsung ke kabupaten sehingga bisa kami awasi melalui dinas/instansi terkait," harap HM Aswin.

Fauzi Ahmad sendiri mengakui bahwa kurangnya koordinasi antara Pemprov dengan Pemkab ini telah terjadi sejak 1999 yang ujung-ujungnya terkait dengan perebutan wilayah pekerjaan. Di era otonomi daerah ini provinsi memang tidak lagi memiliki wilayah, hanya kabupaten dan kota saja yang punya wilayah.

"Mungkin nanti kabupaten/kota cukup menerima dalam bentuk subsidi saja agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan jangan sampai muncul proyek-proyek diluar usulan kabupaten/kota," demikian kata Fauzi seraya menambahkan pihaknya akan meninjau langsung ke lapangan serta menanyakan langsung kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemukiman dan Prarana Wilayah Kaltim H Awang Dharma Bakti mengenai pelaksanaan proyek APBD I di Kukar. (win)