KutaiKartanegara.com 17/09/04 20:10 WITA
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sejak tahun anggaran 2001 lalu hingga 2004 ini berturut-turut telah menyalurkan dana bantuan bagi komunitas Adat terpencil di Kukar. Untuk tahun anggaran 2004 ini, program bantuan tersebut bernilai Rp 98,2 juta lebih dan telah diserahkan dalam bentuk paket non uang yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing komunitas adat.

Menurut Kepala Dinas Sosial Kukar Drs H Juliansyah Jafar MM ketika ditemui di ruang kerjanya mengatakan, program bantuan bagi masyarakat kurang mampu ini pembiayaannya berasal dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2004.

"Dengan demikian sudah 4 tahun anggaran berturut-turut kami melaksanakan bantuan program pemerintah ini. Sebenarnya dana asal APBN ini masih kurang memadai bila dikaitkan dengan luasnya objek masalah yang ada dan berkembang di Kukar," tutur Juliansyah.

Ditambahkannya, selama ini pihaknya hanya dapat menyalurkan bantuan tersebut bagi warga komunitas adat yang dekat dengan Kecamatan Tenggarong saja yakni sekitar 2 hingga 3 komunitas adat.

Padahal komunitas adat di wilayah Kukar ini jumlahnya masih banyak dan tersebar di wilayah terpencil di hampir di semua kecamatan di Kukar yang berjumlah 18 Kecamatan. "Untuk dapat menjangkau wilayah kecamatan lain yang jauh perlu dukungan dana melalui dana pendamping yang disediakan Pemkab Kukar. Selama ini dana pendamping itu belum pernah ada, padahal setiap tahun telah dicantumkan dalam proposal," ujarnya lagi.

Pihaknya berharap agar program ini dapat dipertahankan di masa-masa mendatang karena dinilai efektif dalam meningkatkan derajat kehidupan masyarakat adat. Menyinggung tentang bentuk bantuan yang disalurkan dalam program ini menurut Juliansyah Jafar sifatnya tergantung dari keperluan yang dibutuhkan komunitas adat masing-masing.

Misalnya komunitas adat yang satu membutuhkan perbaikan infrastruktur pemukiman dan bantuan alat pertanian. Sementara komunitas lain membutuhkan kepemilikan sertifikat atas hak tanah yang sah atau pelatihan di bidang pertanian. "Jadi bantuan program tersebut tidak terikat dan seragam namun melihat dari kebutuhan yang diperlukan," demikian katanya. (joe)