Pencemaran lingkungan seperti yang terjadi di sungai Tenggarong harus diminimalisir oleh seluruh komponen baik pemerintah, swasta maupun masyarakat Tenggarong sendiri Photo: Agri

KutaiKartanegara.com 17/04/04 23:30 WITA
Beberapa kekurangan kota Tenggarong melalui penilaian tim Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sehingga hanya menempatkan kota ini di urutan ke-41 Kota Sedang di Indonesia yang baik dalam pengelolaan lingkungan hidup diharapkan menjadi cambuk bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk meminimalkan keru-sakan maupun pencemaran lingkungan.

Demikian ungkap Assisten I Pemkab Kukar Drs HM Husni Thamrin MM saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Ekspose Hasil Pemantauan dan Evaluasi Bangun Praja oleh KLH di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar, Tenggarong, Kamis (15/04).

"Kita tak perlu berkecil hati, hal ini menjadi cambuk bagi pemerintah kabupaten untuk memacu pembangunan di berbagai bidang dengan meminimalisasi kerusakan dan pencemaran lingkungan," ujar HM Husni Thamrin.

Ia juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat langsung dalam pembangunan agar tetap menjaga dan melestarikan lingkungan serta segera memulihkan daerah-daerah yang mengalami kerusakan atau pencemaran lingkungan.

"Hal ini penting mengingat pada masa-masa mendatang, aspek penilaian atau evaluasi akan dititikberatkan pada pengelolaan wilayah pesisir yakni dalam mengendalikan pencemaran dan kerusakan pantai, kemudian pelaksanaan AMDAL pada pertambangan batubara, migas, perkebunan dan lain sebagainya, kemudian pengelolaan limbah padat seperti sampah perkotaan maupun limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)," demikian kata HM Husni Thamrin.

Suasana ekspose hasil pemantauan dan evaluasi Bangun Praja di Tenggarong, Kamis (15/04) lalu Photo: Yanda

Program Bangun Praja
Terkait dengan Sosialisasi Program Bangun Praja di Kukar, disampaikan oleh HM Husni Thamrin bahwa Program Bangun Praja merupakan salah satu program yang direncanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk membantu pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi dan Kota/Kabupaten untuk meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah, sehingga pemerintah dapat mencapai Tata Praja Lingkungan.

"Dengan tercapainya Tata Praja Lingkungan berarti daerah telah dapat mendayagunakan seluruh stakeholder dan kemampuan yang dimilikinya untuk melaksanakan pemanfaatan sumberdaya alam yang berimbang dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan," ujar HM Husni Thamrin.

Ditambahkannya bahwa inti dari pelaksanaan Program Bangun Praja adalah pemantauan dan evaluasi fisik lingkungan dan manajemen lingkungan kota dan kabupaten berdasarkan kriteria dan indikator penyelenggaraan Tata Praja Lingkungan yang telah ditetapkan. "Kedua aspek diatas dianggap dapat mencerminkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah atau sejauh mana daerah telah menerapkan Tata Praja Lingkungan," kata Assisten I Pemkab Kukar ini.

Sementara itu, disampaikan Staf Khusus Menteri Negara LH, Johan Silas, pada tahun 2002-2003, pemantauan dan evaluasi masih difokuskan pada kinerja kebersihan kota/kabupaten dan aspek manajemen sungai melalui program kali bersih.

"Namun untuk tahun-tahun selanjutnya, fokus pemantauan dan evaluasi akan dikembangkan secara terencana sehingga pada akhirnya mengarah pada pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh. Kota atau Kabupaten peserta yang menunjukkan kinerja terbaik akan mendapatkan penghargaan Adipraja," demikian katanya. (nop/win)