Kawasan Delta Mahakam di pesisir timur pulau Kalimantan yang kaya akan sumberdaya alam Grafis: Agri

KutaiKartanegara.com 09/04/04 22:44 WITA
Kawasan delta Mahakam yang kaya akan sumber daya alam baik dari sektor pertambangan migas dan perikanan memang merupakan salah satu aset perekonomian nasional pada umumnya dan Kutai Kartanegara pada khususnya.

Namun demikian, peman-faatan lahan kawasan delta Mahakam untuk tambak-tambak udang yang tumbuh pesat dan tak terkendali dalam 10 tahun terakhir telah membawa resiko masa depan yang buruk bagi sumber daya alam dan kehidupan masyarakat di delta Mahakam baik secara ekonomi maupun ekologi.

"Saat ini ada empat permasalahan yang dipriori-taskan pemecahannya terkait dengan konflik lahan dan akses lahan di delta Mahakam yakni penanganan erosi dan abrasi, keberlanjutan dan meningkatkan hasil produksi tambak, tersedianya kawasan perkembangbiakan satwa perairan serta mencegah terjadinya pencemaran," kata Fazrin Rahmadani saat mempresentasikan Proposal Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya Delta Mahakam, Kamis (08/04) kemarin di Tenggarong, didampingi Robin Bourgeois dari CIRAD (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement) Perancis.

Menurut Direktur Eksekutif BEBSiC (Borneo Ecological & Biodiversity Conservation) ini, strategi yang diambil untuk mempertahankan fungsi ekologis dan keuntungan-keuntungan ekonomis dalam jangka waktu yang panjang dan terus-menerus ini adalah dengan menerapkan suatu model pengelolaan yang berkelanjutan di kawasan delta Mahakam dengan melibatkan seluruh stakeholder yang peduli baik skala lokal, nasional maupun internasional.

Ditambahkannya, lembaga-lembaga yang akan terlibat selain lembaga pemerintahan seperti Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara  juga melibatkan perusahaan-perusahaan, LSM, lembaga pendidikan, penelitian, perguruan tinggi serta lembaga-lembaga internasional seperti CIRAD (Perancis), JICA (Jepang), USAID (Amerika Serikat), GTZ (Jerman), Komisi Eropa, UNESCO, UNDP, UNV, FLB, CIFOR, TNC dan Wetlands International.

Untuk membantu pendanaan bagi pengelolaan sumberdaya delta Mahakam ini, pada lima tahun pertama akan memperoleh dukungan mitra nasional serta donatur internasional. "Kemudian langkah progresif harus dilakukan agar lima tahun berikutnya dapat membiayai sendiri atau lepas dari dukungan donatur," kata Fazrin.

Dikatakannya, untuk pengelolaan delta Mahakam ini akan dijaring tenaga-tenaga di tingkat daerah, nasional maupun internasional yang akan menempati posisi-posisi seperti Supervisor, Manager Program, Penasehat Teknis, Pimpinan dan Staf Tim Koordinasi Stakeholder (TKS), Pimpinan dan Staf Pelayanan Informasi serta Sekretaris.

Ada 4 TKS yang dibentuk untuk menangani 4 permasalahan utama di delta Mahakam yakni TKS Penggunaan Lahan, TKS Sylvofishery, TKS Erosi serta TKS Pencemaran dan Pemeliharaan Kawasan. Keempat TKS ini bertanggung jawab kepada Manajemen UKP (Unit Koordinasi Program) yang terdiri dari Manajer Program, Supervisor dan Penasehat Teknis.

Adapun tugas-tugas yang akan dilakukan masing-masing TKS diantaranya adalah untuk mengidentifikasi permasalahan, melakukan evaluasi, membuat definisi aturan, menulis legal dokumen, membuat usulan/kebijakan serta memonitor keter-libatan/keikutsertaan dari berbagai stakeholder. (win)

Berita Sebelumnya:
BEBSIC-CIRAD Presentasikan Pengelolaan Terpadu Delta Mahakam (08/04/04)

PBB Dukung Penyelamatan Delta Mahakam (07/04/04)