Kabupaten Kesultanan Wisata Seni Budaya Festival Erau Agenda Dokumen
       
Arsip Berita Gallery Download Direktori Data Forum Buku Tamu
RSUD A.M. Parikesit
mySamarinda.com
    Agenda/Events
 
 
Cerita Pendek

Akan Ku Tunggu
Oleh: Rhony Samlan

Beberapa menit lagi kapal fery akan segera berangkat. Akan tetapi mataku masih saja kesana kemari untuk mencari sesuatu. Atau lebih tepatnya seseorang. Biasanya setiap saat aku selalu berjumpa dengannya di kapal ini atau kapal satunya. Mengantri atau sudah berada di ...

Bupati Difitnah Melalui Selebaran Gelap, KPK Ngadu ke DPRD Kukar

Koordinator umum KPK Muhib bin Ali saat melakukan orasi di depan Gedung DPRD Kukar
Koordinator umum KPK Muhib bin Ali saat melakukan orasi di depan Gedung DPRD Kukar
Photo: Joe

KutaiKartanegara.com - 31/05/2006 23:56 WITA
Beberapa elemen organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Komunitas Pemuda Kutai Kartanegara (KPK) Rabu (31/05) siang melakukan aksi demo dengan mendatangi Gedung DPRD Kutai Kartanegara di Tenggarong.

Kedatangan para pengunjukrasa ini adalah untuk menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD Kukar berkaitan dengan tuduhan dan fitnah melalui selebaran gelap yang beredar di Kota Tenggarong dan wilayah Kukar pada umumnya terhadap Bupati Kukar Prof Dr H Syaukani HR MM.

Organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan yang terlibat di dalam wadah KPK yang dikoordinir Muhib bin Ali ini tidak kurang berjumlah 20 kelompok. Diantaranya terdapat Laskar KKSS, IPNU, GP Ansor, GPII, Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Watan, FKPPI, PPM dan AMPG serta organisasi kepemudaan lokal lainnya.

Sambil membawa berbagai spanduk dan poster, para pengunjuk rasa juga melakukan orasi di hadapan gedung DPRD Kukar dan di jalan yang dilalui iring-iringan aksi demo ini.

Koordinator Umum KPK Muhib bin Ali dalam orasinya mengatakan, selebaran gelap berisi fitnahan terhadap Prof Dr H Syaukani HR MM yang beredar di Tenggarong dan Kukar umumnya ternyata telah membuat masyarakat Kukar resah. "Resah karena masyarakat tidak dapat menerima begitu saja tuduhan yang tidak mendasar terhadap pemimpin mereka," ujarnya.

Dikatakan pula, keresahan masyarakat ini akan membuat kondusifitas di Kukar yang sudah berjalan baik dan normal selama ini akan kembali terganggu. "Oleh sebab itu kami minta dengan sangat dan sekaligus mendesak anggota DPRD dan lembaga penegak hukum lainnya di Kukar untuk mengambil sikap realistis sehingga Kukar kembali kondusif," tegasnya.


Suasana dialog antara para pengunjukrasa yang tergabung dalam KPK dengan anggota DPRD Kukar
Photo: Joe

Setelah beberapa saat berorasi di depan gedung DPRD Kukar, akhirnya 4 anggota dewan yakni Rachmat Santoso, Marwan SP, Wahid Katung dan Wahyudi, menemui para pengunjuk rasa. Mereka lalu mengajak setiap koordinator organisasi berdialog di ruang musyawarah DPRD Kukar di lantai II.

Turut hadir dalam pertemuan yang dipimpin Marwan SP ini adalah Wakapolres Kukar Kompol Hadiannur SIK dan Kasi Pidum Kejari Tenggarong M Alwi Komang SH.

Di hadapan tokoh pengunjuk rasa, keempat anggota dewan itu pada intinya menyatakan mendukung sepenuhnya aspirasi yang disampaikan. "Sikap Dewan jelas yaitu menjunjung supremasi hukum, membela kepentingan rakyat dan mendukung pemimpin yang legitimate," ujar Marwan SP.

Dikatakannya pihak DPRD Kukar menyikapi selebaran gelap ini sudah dilakukan jauh hari yaitu menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. "Jadi sikap dewan pada umumnya selaras dengan aspirasi yang disampaikan oleh KPK," jelasnya.

Sementara Wakapolres Kukar Kompol Hadianur SIK mengatakan, selebaran gelap yang beredar di Kukar sudah ditangani sejak Bagian Hukum Pemkab Kukar mengadukan ke Polres. "Sekarang pihak kami sudah membentuk tim indentifikasi kasus pencemaran nama baik Bupati Kukar," katanya.

Hadiannur juga menambahkan, dalam masalah ini Polisi tidak mau asal tuduh. "Untuk penyelesaian kasus ini butuh waktu dan kami minta dukungan masyarakat dalam bentuk laporan saksi," ujarnya.

Diakuinya bahwa selebaran gelap ini telah melanggar hukum dan perlu diambil tindakan tegas. Di akhir pertemuan dengan Dewan, KPK menyerahkan pernyataan sikap yang intinya mendukung supremasi Hukum di Kukar.

KPK meminta agar aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang memfitnah Bupati Kukar H Syaukani HR dan mengajak kepada masyarakat Kukar tidak terprovokasi oleh ulah oknum tidak bertanggungjawab yang ingin memperkeruh suasana Kukar yang sudah aman. Demikian bunyi isi pernyataan sikap KPK. (joe/ian)

 
Pasang Iklan
Username  
Password  
Info Odah Etam
Politik & Peristiwa   Pemerintahan   Ekonomi & Bisnis   Hukum & Kriminal
Warga Loa Ipuh Darat Ditemukan Meninggal Dunia Dalam Mobil
Bupati Rita Widyasari Tersandung Masalah Hukum, Wabup Edi Damansyah Jadi Plt Bupati Kukar
 
Program Satu RT Satu Laptop: 3.067 Ketua RT se-Kukar Akan Kebagian Laptop
Wah, Pemkab Kukar Raih Opini WTP Lima Kali Berturut-Turut!
 
Gandeng Pihak Kecamatan, Upaya BPJS Kesehatan Dongkrak Kepesertaan di Kukar
Kukar CSR Award Kembali Digelar Tahun Ini
 
Sabu Senilai Rp 1,5 Milyar Dimusnahkan Dengan Cara Diblender
Polres Kukar Ringkus Bandar Besar Narkoba di Samarinda
             
Hiburan   Olahraga   Seni Budaya   Pendidikan
Skid Row Puaskan Penonton Rock In Borneo 2017 Dengan 17 Lagu
Bawakan 10 Lagu, Jamrud Sukses Guncang Rock In Borneo 2017
 
Mitra Kukar 0-5 Persipura Jayapura: Tim Mutiara Hitam Masih Superior
Persipura Incar Poin Penuh, Mitra Kukar Tak Gentar
 
Dimeriahkan Tenggarong Fair, Festival Kota Raja VI Digelar Selama Sepekan
Erau 2017 Berakhir, Kesultanan Kutai Laksanakan Prosesi Mengulur Naga dan Belimbur
 
Lulus UN, Pelajar SLTA di Tenggarong Corat-Coret Seragam
Sambut Hardiknas, PMII dan KAMMI Gelar Aksi Damai
Arsip Berita Berdasarkan Tahun :  
Arsip Berita Berdasarkan Kategori :  
             
Kabupaten
Kecamatan
Kesultanan
Festival Erau
Seni Budaya
Kesah Loco
Cerita Pendek
Wisata
Direktori
KutaiKartanegara.com