Siapapun Tersangka Kasus Korupsi Pasti Ditindaklanjuti

Massa dari LSM BOM, KOPI dan LMND saat berorasi di depan ruang sidang paripurna DPRD Kukar
Photo: Yanda

Bupati H Syaukani HR ketika berdialog dengan massa Photo: Yanda

KutaiKartanegara.com - 17/05/2006 20:57 WITA
Penyampain Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Kukar, Prof DR H Syaukani HR di gedung DPRD tadi pagi diwarnai aksi unjukrasa oleh lembaga Swadaya masyarakat Barisan Oposisi Murni ( BOM ), Komunitas Orang Pinggiran ( KOPI ) dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrat ( LMND ).massa yang berjumlah sekitar 20 orang ini berorasi sepanjang sidang dewan berlangsung. Dalam orasinya, dalam setahun korupsi kepemimpinan Syaukani – Samsuri korupsi yang dilakukan oknum PNS di lingkungan Pemkab Kukar masih banyak.

Massa meminta agar kepemimpinan Syaukani-Samsuri, juga DPRD jangan tutup mata soal di Kukar. Mereka juga mempertanyakan, soal anggaran untuk pendidikan pada 2006 ini tidak persis 20 persen. Selain itu pertanyakan, tentang tidak transparannya Buku APBD 2006.

Usai penyampaian LPj, Syaukani bersama-sama Ketua DPRD H Bachtiar Effendi dan segenap anggota dewan menemui para mahasiswa. Sekitar 15 menit terjadi dialog terbuka di halaman gedung dewan. Pada intinya Syaukani, tetap pada pendirian dan sikap pemerintah untuk memberantas para pelaku korupsi di daerah ini.

“Tidak ada yang dilewatkan. Semua pelaku korupsi di Kukar akan diproses secara hukum. Ada gilirannya,” tegas Syaukani. Ia menambahkan, saat ini sudah ada yang diadili. Silahkan datang ke pengadilan di Tenggarong untuk mengetahui jadwal persidangan para pelaku korupsi di Kukar.

Siapa pun yang menjadi tersangka pelaku korupsi, pasti ditindaklanjuti. Pasti diadili.“Termasuk diri saya sendiri, apabila ada bukti-bukti saya menyelwengkan keuangan daerah, tentu saja saya siap menjalani proses hukum. Tidak pandang bulu, semuanya diproses. Berbulu atau tidak berbulu, sikat!” kata Syaukani.

Soal anggaran pendidikan tidak sampai 20 persen, Syaukani menyebutkan, untuk anggaran pendidikan itu belum final. Masih ada yang dibenahi dalam pembukukan anggaran. Ada perbaikan-perbaikan peruntukkan anggaran yang mesti dilakukan. Berkaitan dengan perbaikan itu pula, maka Buku APBD belum bisa diumumkan kepada masyarakat. Buku tersebut juga dalam revisi penyusunan anggaran. Ada perubahan di sana sini, karena itu Buku APBD masih menjadi rahasia, karena kalau diumumkan, dikuatirkan disalahgunakan oleh oknum-oknum dalam hal proyek dan lainnya.“Sebagai kepala daerah, saya berupaya agar anggaran pendidikan itu mencapai 20 persen dari angka APBD,” ujarnya.

Sebagai bupati, Syaukani mengaku sangat serius dalam menangani program pendidikan masyarakat. Konsentrasinya mulai 2006 ini tercurah pada pendidikan. Tahap pertama dilakukan merehab gedung-gedung sekolah yang rusak. Ini sudah mulai dilaksanakan.

Setelah tanya jawab berlangsung sekitar 15 menit, para pendemo bubar. Sebelumnya mereka menyatakan mendukung sikap pemerintah daerah dalam memberantas pelaku korupsi. Bahkan mahasiswa siap disertakan menjadi pengawas langsung pelaksanaan pembangunan di lapangan. (Joe/Nop)