Kabupaten Kesultanan Wisata Seni Budaya Festival Erau Agenda Dokumen
       
Arsip Berita Gallery Download Direktori Data Forum Buku Tamu
RSUD A.M. Parikesit
mySamarinda.com
    Agenda/Events
 
 
Cerita Pendek

Akan Ku Tunggu
Oleh: Rhony Samlan

Beberapa menit lagi kapal fery akan segera berangkat. Akan tetapi mataku masih saja kesana kemari untuk mencari sesuatu. Atau lebih tepatnya seseorang. Biasanya setiap saat aku selalu berjumpa dengannya di kapal ini atau kapal satunya. Mengantri atau sudah berada di ...

Masalah T3D Kukar, Solusinya Lewat Outsourcing

Jaja Sukirman dari BPKP Pusat dengan seksama mendengarkan permasalahan T3D Kukar yang disampaikan Bupati Rita Widyasari
Jaja Sukirman dari BPKP Pusat dengan seksama mendengarkan permasalahan T3D Kukar yang disampaikan Bupati Rita Widyasari
Photo: Humas Kukar/Lina

KutaiKartanegara.com - 23/08/2010 23:32 WITA
Guna mencari solusi terhadap nasib Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D) bermasalah, Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) bersama 10 perwakilan Forum Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D) melakukan konsultasi ke lembaga terkait di Jakarta.


Rombongan yang dipimpin langsung Bupati Kukar Rita Widyasari ini mendatangi dua lembaga, masing-masing Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada hari Kamis (19/08) pekan lalu serta Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) pada hari Jum'at (20/08).


Dikatakan Rita Widyasari, konsultasi ini penting untuk melakukan pengkajian komprehensif terhadap permasalahan T3D, termasuk landasan hukum yang harus dipegang untuk bisa menyelesaikan masalah T3D.


"Dengan pengkajian konprehensif tersebut diharapkan dapat segera menyelesaikan status T3D dan membayar atas jasa kerja T3D selama bulan Januari hingga Juni 2010," ujarnya.


Selama ini yang menjadi kendala diterapkannya PP No 48 Tahun 2005 adalah, semua pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintahan dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis (Pasal 9) dan itu yang menjadi permasalahan di setiap daerah di Indonesia.


Sementara dikatakan Deputi Pengadaan dan Kepangkatan BKN, Sulardi, pada PP No 48/2005 sudah secara tegas mengatur masalah pegawai honorer. "Tetapi di daerah masih banyak terjadi penggangkatan setelah terbitnya PP tersebut," imbuhnya.



Sulardi dari BKN menegaskan bahwa tidak ada lagi pengangkatan pegawai honor setelah tahun 2005
Photo: Humas Kukar/Lina

Salah satu jalan yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan masalah ini, menurutnya adalah lewat outsourcing atau tenaga kontrak yang dikelola pihak ketiga. Sebab dalam PP 48 tertulis bahwa tidak boleh ada pengangkatan tenaga honor setelah formasi tahun 2005 kecuali melalui jalur umum.


BKN hanya berani mengangkat tenaga honorer yang sesuai dengan peraturan pemerintah dan tidak berani melanggar peraturan karena BKN juga punya badan yang mengawasi jalannya sistem. BKN hanya bisa mengawal dan melaksanakan peraturan pemerintah. Di luar itu, BKN tidak berani mengambil keputusan.


Ia menambahkan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipahami oleh para pegawai honorer. Yakni tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


Syarat lain, yang bersangkutan bekerja di instansi pemerintah, bekerja secara terus menerus, masa kerja minimal 1 tahun dari 1 Desember 2005 ke belakang (sebelum tahun 2005).


Kemudian, usia minimum 19 tahun dan maksimum 46 tahun (tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih). Selain itu ada juga PP 48 Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi calon PNS diprioritaskan bagi tenaga guru, tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan, tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan dan peternakan dan tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah.


Sementara itu BPKP yang diwakili oleh Jaja Sukirman (Deputy Pengawasan BPKP) akan memberikan rekomendasi kepada daerah berdasarkan hasil kajian pemkab atas penyelesaian komprehensif terhadap T3D.


Turut serta dalam rombongan Bupati Kukar tersebut di antaranya adalah Sekkab Kukar HAP Haryanto Bachroel, Ketua DPRD Kukar H Salehudin, Plt Ass I Bagian Hukum dan Pemerintahan Hj Yuni Astuti, Kepala Bawaskab Kukar Sutrisno, Kepala BKD Kukar Heldiansyah, Kabag Keuangan H Diwansyah, Kabag Hukum Setyanto Nugroho Aji dan Kabag Humas dan Protokol Sri Wahyuni. (lin)


Suasana pertemuan jajaran Pemkab Kukar dan FTHK di BKN Jakarta
Photo: Humas Kukar/Lina

 
Pasang Iklan
Username  
Password  
Info Odah Etam
Politik & Peristiwa   Pemerintahan   Ekonomi & Bisnis   Hukum & Kriminal
Edi Damansyah Pimpin Peringatan Hari Pramuka ke-56
Warga Loa Ipuh Darat Ditemukan Meninggal Dunia Dalam Mobil
 
Program Satu RT Satu Laptop: 3.067 Ketua RT se-Kukar Akan Kebagian Laptop
Wah, Pemkab Kukar Raih Opini WTP Lima Kali Berturut-Turut!
 
Gandeng Pihak Kecamatan, Upaya BPJS Kesehatan Dongkrak Kepesertaan di Kukar
Kukar CSR Award Kembali Digelar Tahun Ini
 
Sabu Senilai Rp 1,5 Milyar Dimusnahkan Dengan Cara Diblender
Polres Kukar Ringkus Bandar Besar Narkoba di Samarinda
             
Hiburan   Olahraga   Seni Budaya   Pendidikan
Skid Row Puaskan Penonton Rock In Borneo 2017 Dengan 17 Lagu
Bawakan 10 Lagu, Jamrud Sukses Guncang Rock In Borneo 2017
 
Semen Padang FC vs Mitra Kukar: Naga Mekes Ingin Bawa Pulang Poin Dari Padang
Tanpa Sissoko dan David, Mitra Kukar Boyong 18 Pemain ke Padang
 
Dimeriahkan Tenggarong Fair, Festival Kota Raja VI Digelar Selama Sepekan
Erau 2017 Berakhir, Kesultanan Kutai Laksanakan Prosesi Mengulur Naga dan Belimbur
 
Lulus UN, Pelajar SLTA di Tenggarong Corat-Coret Seragam
Sambut Hardiknas, PMII dan KAMMI Gelar Aksi Damai
Arsip Berita Berdasarkan Tahun :  
Arsip Berita Berdasarkan Kategori :  
             
Kabupaten
Kecamatan
Kesultanan
Festival Erau
Seni Budaya
Kesah Loco
Cerita Pendek
Wisata
Direktori
KutaiKartanegara.com