Kursi Pj Bupati Kukar Mulai Digoyang Ketua DPRD Kukar berjanji akan memanggil Pj Bupati Kukar untuk memberi penjelasan tentang kebijakan mutasi yang telah dilakukan Photo: Yanda
Suroto menuntut pertanggungjawaban Pj Bupati Kukar untuk memberikan penjelasan tentang mutasi yang telah dilakukan Photo: Yanda
|
KutaiKartanegara.com - 10/03/2009 23:43 WITA
Kisruh seputar pengangkatan Abdul Thalib sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kutai Kartanegara (Kukar) tampaknya bakal berbuntut panjang.
Selain menuntut mundur Abdul Thalib, para pengunjukrasa yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Pendidikan dan Koalisi LSM juga mulai menggoyang 'kursi' yang kini diduduki Pj Bupati Kukar H Sjachruddin.
Dalam dialog antara perwakilan pengunjukrasa dengan pihak DPRD Kukar tadi siang, para pengunjukrasa menuding Pj Bupati Sjachruddin telah melakukan kekeliruan besar dalam melaksanakan mutasi terhadap beberapa pejabat.
"Orang yang pensiun masih dikukuhkan. Orang yang semula tidak ada pangkat definitif sebelumnya atau hanya pelaksana tugas, hari ini sudah ada pangkat dan jabatan definitif," ujar Suroto selaku juru bicara Masyarakat Peduli Pendidikan.
Oleh karena itu, lanjut Suroto, pihaknya menuntut pertanggungjawaban Pj Bupati Kukar Sjachruddin untuk menjelaskan perihal diangkatnya Abdul Thalib sebagai Kepala Disdik.
Senada dengan Suroto, Hamsyi Hamzah dari Aliansi Masyakrat Peduli Kukar dengan keras menyatakan jika Pj Bupati Sjachruddin harus bertanggungjawab atas tindak kondusifnya situasi di Kukar.
Ketua DPRD Kukar Salehudin (kiri) menyalami para perwakilan pengunjukrasa yang menentang pengangkatan Abdul Thalib sebagai Kepala Disdik Kukar Photo: Yanda | | |
"Pj Bupati harus menjelaskan apa yang telah dilakukannya. Baru beberapa bulan saja dia mengobok-obok, Kukar sudah dibuat tidak kondusif. Bagaimana kalau 15 bulan?" ujarnya.
Bahkan Andi Santo dari Forum Pemerhati Kukar menyerukan kepada pihak DPRD Kukar untuk mengusulkan kepada Gubernur Kaltim hingga Menteri Dalam Negeri untuk mencabut SK pengangkatan Pj Bupati H Sjachruddin.
"Kami tidak ingin ada pejabat daerah yang membuat situasi tidak kondusif seperti sekarang. Kalau begini terus, Kukar tidak akan pernah aman karena selalu diintervensi untuk kepentingan politik," tandasnya.
Dalam dialog yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kukar H Salehudin itu, pengunjukrasa juga meminta agar Pj Bupati Kukar turut dihadirkan dalam pertemuan tersebut.
Namun Salehudin menyatakan ada mekanisme tersendiri untuk memanggil Pj Bupati Kukar. Kendati demikian, Salehudin memastikan akan menghadirkan Sjachruddin pada pertemuan yang akan digelar Rabu (11/03) besok sekitar pukul 10.00 WITA. (win/nop)
|