Ketua PMII Kukar Soroti Program SWTM Hanya Manjakan Masyarakat dan Patut Dievaluasi
Ketua PC PMII Kukar Junaidi menilai program SWTM hanya membuat masyarakat menjadi manja Photo: Agri
|
KutaiKartanegara.com - 31/08/2007 23:28 WITA
Pemberian Santunan Warga Tidak Mampu (SWTM) yang dilakukan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) bagi warganya mesti dievaluasi kembali. Pasalnya, banyak dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari program ini.
Demikian hal tersebut disampaikan Ketua Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kukar, Junaidi, kepada KutaiKartanegara.com, Kamis (30/08) kemarin di Tenggarong.
Menurut Junaidi, program tersebut sangat jelas diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan dengan indikator-indikator tertentu. Dikuatirkan program tersebut akan membuat masyarakat menjadi powerless (tidak berdaya-red), sehingga timbul beberapa dampak negatif bagi masyarakat itu sendiri. Misalnya saja, akan banyak masyarakat yang memaksa untuk mengaku miskin kepada pemerintah atau petugas terkait agar bisa mendapatkan bantuan tersebut.
Akhirnya akan terjadi konflik antara petugas terkait dengan masyarakat yang memaksa untuk dimasukkan kedalam daftar penerima program tersebut, ditambah lagi dengan adanya nepotisme oknum petugas terkait dalam menentukan penerima program tersebut sehingga tidak sesuai lagi dengan kriteria yang ada.
Selain itu, lanjut Junaidi, terlalu besarnya dana yang dihabiskan untuk program SWTM tersebut. Sedangkan pada tataran pelaksanaannya tidak sesuai dengan kriteria yang telah ada.
Berdasarkan data tahun 2002, penerima SWTM berjumlah 7.370 orang dan meningkat terus sampai pada tahun 2005 menjadi 17.447 orang. "Setelah ditertibkan, baru terjadi penurunan menjadi 12.303 orang pada tahun 2006. Itu pun masih menyisakan tuntutan dari masyarakat yang namanya dicoret," tandasnya.
Dari peningkatan jumlah penerima yang sangat signifikan tersebut, tambah Junaidi, menandakan bahwa program SWTM bukannya untuk memberdayakan dan mengurangi masyarakat miskin. "Tapi sebaliknya, malah menambah miskin 'moral' masyarakat," cetusnya.
Dampak negatif lain dari program SWTM, lanjut Junaidi, yakni akan membuat masyarakat semakin tidak berdaya dan tidak mandiri. Sebab program tersebut akan menciptakan budaya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah.
"Program SWTM bisa dianalogikan seperti memberikan ikan kepada masyarakat secara terus menerus. Masyarakat tidak tahu bagaimana mencari ikannya. Akhirnya akan jadi masalah jika sumber daya alam sudah habis, sedang masyarakat tidak siap, maka kelak akan membawa dampak kepada besarnya jumlah masyarakat miskin dan mengganggur di daerah kita," ujar Junaidi yang juga Wakil Koordinator LSM Barisan Oposisi Murni (BOM) ini.
Menurut Junaidi, program SWTM tersebut secara tidak langsung telah bertentangan dengan grand strategy program Gerbang Dayaku yang secara subtansial adalah pemberdayaan masyarakat. "Sehingga jadi pertanyaan, apakah program SWTM bisa dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat atau sebaliknya yaitu program pemanjaan masyarakat?" katanya lagi.
Berangkat dari beberapa dampak negatif itulah, lanjut Junaidi, sudah seharusnya Pemkab Kukar melakukan evaluasi program SWTI serta melakukan analisa kebijakan. Apakah sudah menghasilkan suatu dampak yang sesuai dengan harapan atau sebaliknya.
"Sebab kalau program tersebut terus dilanjutkan tanpa ada proses evaluasi secara serius, maka dana APBD yang kita miliki dan kita alokasikan hanya akan menjadi sia-sia belaka. Jangan sampai desentralisasi yang kita laksanakan hanya akan menghasilkan program-program yang tidak berdampak secara signifikan bagi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat Kukar," demikian katanya. (win)
|