KutaiKartanegara.com 23/01/03
Adanya kekhawatiran pemerintah pusat terhadap daerah yang melaksanakan otonomi daerahnya masing-masing menghadapi kegagalan, sekarang kekhawatiran itu bisa ditepis setelah rombongan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) RI melihat langsung hasil-hasil pembangunan selama realisasi otonomi daerah di Kukar. Bahkan rakyat di Kukar sudah menikmati hasilnya, salah satunya melalui program luncuran dana anggaran pembangunan Rp 2 miliar per desa.

"Kami salut. Temyata otonomi daerah betul-betul mengarah pada upaya mensejahterakan rakyat, salah satu contohnya di Kukar," kata Ketua Rombongan DPA RI, Ny A Sulasikin Murpraptomo ketika berkunjung ke Kukar bersama-sama 11 anggota DPA dan para Staf Rabu (22/01) kemarin. Rombongan diterima Bupati Kukar Drs H Syaukani HR MM di Pendopo Odah Etam Tenggarong.

Lebih-lebih ketika rombongan DPA mendengar bahwa seluruh biaya iuran pendidikan di Kukar sudah dibebaskan. Biaya tersebut disubsidi langsung oleh Pemkab melalui dana perimbangan pusat-daerah dalam realisasi otonomi daerah. Selain itu tiap desa memperoleh anggaran pembangunan pertahun Rp 2 miliar. Kini anggaran tersebut sudah dijalankan selama 2 tahun dan menghasilkan perbaikan sarana perhubungan. Bila sebelumnya jalan-jalan di desa banyak yang becek, kini setelah mendapatkan sentuhan program semenisasi, jalan-jalan maupun gang di Kukar sudah bisa dinyatakan bebas becek.

Demikian juga sektor lainnya mengalami peningkatan, terutama pertanian. Semua itu hasil dari pelaksanaan otda yang arahnya memang jauh lebih baik dibanding sebelum otda.
"Jadi Otda ini ini memang harus diteruskan. Pusat tak perlu lagi khawatir akan gagalnya pelaksanaan otda di daerah-daerah otonom," kata Ny Sulasikin.

Rombongan dari Jakarta ini terdiri dari 11 orang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPA RI, Ny A Sulasikin Murpraptomo yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Politik. Turut serta dalam rombongan ini adalah Letjen TNI (purn) H Suryatna Soebrata (Wakil Ketua Komisi Politik), H Ismail Hassan SH (anggota), Drs H Kafrawi Ridwan MA (anggota), Drs H Chalid Mawardi (anggota), Prof Dr H Ahmad Syafii Maarif (anggota), Izaac Hindom (anggota),  Wahyuningsih SH (tenaga pengkaji komisi politik), Retno Palupi SH (Kabag Sekretariat Komisi Politik), Drs Suprapto (Kasubbag Rapat Komisi Politik) dan Aisah Nurani SSos (Sekretaris Wakil Ketua DPA). (hms)