Bupati Syaukani ketika menyampaikan jawaban terhadap kata akhir 5 Fraksi DPRD Kukar pada pengesahan RAPBD 2003 Photo: Joe

KutaiKartanegara.com 18/02/03
Anggota DPRD Kutai Kartanegara yang berjumlah 45 orang secara aklamasi menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan sebesar Rp 2.456.676.028.622,- atau meningkat sebesar Rp 209.894.528.311,- dari Rancangan APBD yang disampaikan oleh Bupati Kukar Drs H Syaukani HR MM beberapa waktu lalu yaitu sebesar Rp 2,246 triliun lebih.

Persetujuan tersebut disampaikan pada kata akhir masing-masing fraksi yang ada di DPRD Kukar dalam suatu sidang paripurna VII yang berlangsung secara terbuka dipimpin ketuanya H Bachtiar Effendi tadi pagi di Tenggarong. Dari jumlah APBD Kukar 2003 yang ditetapkan itu akan dimanfaatkan untuk membiayai masing-masing pengeluaran rutin dianggarkan sebesar Rp 860,3 milyar lebih atau 35% dari jumlah keseluruhan anggaran dan biaya pembangunan dialokasikan sebesar Rp 1,59 triliun lebih atau 65%.

Sebagai salah satu dari 5 fraksi yang ada di DPRD Kukar Fraksi PDI Perjuangan yang dijuru bicarai, Drs HM Sabri dalam sidang paripurna kemarin selain menyetujui APBD Kukar 2003 juga mengatakan, kontraktor maupun Pimpro yang tidak becus dalam menyelesaikan proyek perlu dituntut secara hukum. Penegakan hukum ini perlu dilakukan agar dapat memberikan motivasi bagi pelaksana di lapangan.

Sementara itu dari TNI Polri yang disampaikan Letkol (CHk) H Jamaludin SH mengatakan, merasa prihatin atas sekelompok organisasi massa khususnya organisasi kepemudaan yang menggunakan seragam dan asesoris bernuansa milliter. Dikatakan fraksi kami mengharapkan agar seragam maupun asesoris militer yang digunakan tersebut dapat diganti dengan yang lebih bernuansa sipil.

Sedang fraksi Golkar yang disampaikan Ir Sabir Nawir MM maupun fraksi Persatuan Indonesia yang dijuru bicarai H Muhammad HS MBA sama-sama mengharapkan Bupati dan aparatnya untuk konsekwen dan konsisten dalam melaksanakan APBD 2003 karena APBD 2003 yang ditetapkan ini menganut sistem anggaran defisit. Dimana sistem anggaran menurut kata akhir kedua fraksi ini sangat riskan dan memerlukan kerja keras setiap aparat.

Sedang fraksi Amanat Keadilan Bangsa pada kata akhirnya yang disampaikan H Noor Muhammad SSos mengatakan pembangunan yang dilaksanakan saat ini bukan hanya dilakukan oleh suatu kelompok kekuatan atau kelompok kekuasaan, melainkan pembangunan yang direncanakan dari, oleh dan untuk rakyat bukan dari rakyat oleh pejabat untuk pejabat. Dibagian lain fraksi ini juga mendesak Pemkab Kukar untuk menelusuri keterlambatan turunnya dana perimbangan triwulan IV tahun 2002 dari pemerintah pusat yang sampai saat ini belum diterima Pemkab Kukar.

Menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan pada kata akhir fraksi Bupati Kukar Syaukani HR mengatakan akan mempelajari semua yang disampaikan fraksi dan mengucapkan terima kasih atas persetujuan DPRD terhadap APBD 2003. Demikian katanya. (joe)